Muratara Terancam Tanpa APBD Perubahan 2018, Tim Provinsi Tolak Tandatangani dengan Alasan Ini

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com Farlin Addian

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA-Diduga karena keterlambatan penyusunan anggaran sehingga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) terancam tidak memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018.

Pasalnya, pengajuan penyusunan APBDP tahun 2018 yang diajukan ke Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tidak ditandatangani persetujuan oleh Guburnur Sumsel.

Menanggapi itu, Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat melalui Seketaris Daerah (Sekda) Muratara, H. Abdullah Makcik membenarkan adanya informasi mengenai penyusunan APBDP tahun 2018 tidak ditandatangani persetujuannya.

Baca: Wilayahnya Luas, Kabupaten di Sumsel Ini Hanya Punya 2 Mobil Pemadam Kebakaran, Satunya Rusak

Baca: Hasil Timnas U-19 Indonesia Vs Chinese Taipei - Aksi Egy dan Witan Bawa Kemenangan, Lihat Gol-golnya

"Iya, APBDP tahun 2018 kita, waktu di evaluasi oleh tim provinsi tidak ditandatangani alasan sudah lewat waktu," kata H. Abdullah Makcik.

Dilanjutkanya, saat ini pihaknya masih dalam proses berkonsultasi pada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Nah, apakah hasilnya ada, bisa atau tidak sama sekali, kita tunggu tim pulang," ujarnya.

Disinggung apabila hasil konsultasi tetap tidak disetujui, dia mengatakan pemerintah daerah juga akan konsultasi pada BPK mengingat mereka yang memeriksa penggunaan anggaran.

"Tapi bukan berarti roda pemerintahan Muratara stagnan jika tidak ada APBDP, tapi kita tetap menggunakan anggaran APBD induk hingga 30 Desember 2018 mendatang," ungkapnya.

Baca: Klasemen Grup A Piala Asia U-19 Usai Indonesia Tekuk Taiwan, Ini Cuplikan Gol-gol

Baca: Hasil Sriwijaya FC Vs PSMS - Kekalahan Laskar Wong Kito Diwarnai Kerusuhan Suporter

Sementara, Gubernur Sumsel, H Herman Deru saat berkunjung ke Kabupaten Muratara menanggapi untuk penyusunan APBDP itu memang sudah ada jadwalnya.

Sebenarnya diawali kenapa daerah itu gamang mau APBDP atau tidak perlu diketahui karena APBN tidak ada perubahan.

"Sebenarnya APBDP itu bukan wajib cuman tergantung kebutuhan," cetusnya.