HUT TNI ke 73, 5 Oktober : Tahun Lalu Masih Berseragam TNI, Inilah Perwira yang jadi Kepala Daerah

TRIBUNSUMSEL.COM- Tanggal 5 Oktober nanti diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia(TNI).

Pada 5 Oktober 2018 ini, TNI Republik Indonesia sudah memasuki usia ke 73 tahun.

Namun tahu kah kamu, sebelumnya TNI lebih akrab disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Ternyata ada sejarahnya dan alasan dalam perubahan nama ini.

Awalnya, pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI dan disebut ABRI.

Ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi.

Lalu, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang professional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI.

Sementara dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa.

Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.

Baca: 5 Oktober Jadi HUT TNI ke 73, Ini Deretan Kisah Heroik Anggota TNI, Lakukan Aksi BOM Di Singapura

Upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada tanggal 1 april 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur.

Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji Tribata Polri dari kepala staff umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi kemudian diberikan kepada kapolri Jenderal Pol (purn) Roesmanhadi.

Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam.

Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional.

Baca: HUT TNI ke 73 Jatuh Pada Tanggal 5 Oktober, Inilah Alasan ABRI Berganti Nama Jadi TNI

Perwira TNI yang jadi Kepala Daerah

Dilansir dari Kompas.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dan merilis hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di 162 dari 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Para calon yang ikut pertarungan politik ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk dari kalangan TNI

Berikut perwira TNI yang menjadi Kepala Daerah

 1. Edy Rahmayadi (Gubernur terpilih Sumatera Utara)

Sosok purnawiranwan TNI Angkatan Darat ini memenangkan Pilkada Sumatera Utara bersama pasangannya, Musa Rajekshah.

Pasangan ini mengantongi 3.291.137 suara dan akan memimpin Sumatera Utara selama lima tahun ke depan.

Sebelumnya, Edy merupakan mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI.

Ia resmi mengundurkan diri dari TNI pada 4 Januari 2018 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/12/I/2018 tentang pemberhentian sekaligus pemberian jabatan di lingkungan TNI kepada yang bersangkutan menjadi Pati Mabes TNI AD, karena pensiun dini.

Edy merupakan lulusan Akademi Militer 1985.

Ia meniti karier di dunia militer selama kurang lebih 33 tahun, mulai dari pangkat Letnan Dua hingga pangkat terakhir Letnan Jenderal.

Beberapa penghargaan pernah diterima Edy selama mengabdikan diri di TNI. Salah satunya Bintang Dharma.

2. Edy Afrizal Natar Nasution (Wakil Gubernur terpilih Riau)

Edy Afrizal Natar Nasution terpilih sebagai Wakil Gubernur Riau bersama Syamsuar sebagai Gubernur.

Edy merupakan purnawirawan TNI berpangkat Brigadir Jenderal, lulusan Akademi Militer 1984.

Sebelum memutuskan untuk mundur dari dunia militer yang membesarkan namanya, Edy menjabat Komandan Korem (Danrem) 031/Wirabirama.