Berita Prabumulih

5 Plt Kepala Dinas Pemkot Prabumulih Dicopot, Alasannya Mereka Tadi Diangkat Atas Muatan Politik

Perombakan pejabat Plt sangat perlu dilakukan lantaran Ridho menilai penunjukan di masa penjabat bukan berdasarkan kebutuhan dinas

5 Plt Kepala Dinas Pemkot Prabumulih Dicopot, Alasannya Mereka Tadi Diangkat Atas Muatan Politik
Tribun Sumsel/ Edison
Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM dan Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Sepekan pasca dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih periode 2018-2023, Ir H Ridho Yahya MM dan H Andriansyah Fikri SH langsung merombak sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih.

Ada lima pelaksana tugas (plt) pejabat esselon II yang ditunjuk di era kepemimpinan Pj Walikota Richard Chahyadi diganti Ridho-Fikri.

Perombakan itu sendiri baru dilakukan sebatas pelaksana tugas kepala dinas dan badan lantaran tidak membutuhkan keputusan kementerian.

Baca: Live Streaming Bali United Vs PS Tira Ochannel Pukul 18.30 WIB, Tonton Langsung Disini Via Hp

Baca: Jadi Istri Seorang Habib Usman Bin Yahya, Kartika Putri Ungkap Kenikmatan dan Kesenangan Ini

Adapun beberapa Plt pejabat eselon II diganti seperti Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang selama ini dijabat oleh Kholikin diganti oleh Heri Mirham.

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selama ini dijabat oleh Yudhi Apriadi SH digantikan oleh Amilton, Plt Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selama ini dijabat oleh A Mudin kini diisi oleh Oktabri.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Sarpan Sahir SSos M diganti Dian Handayani SE MSi, lalu Plt kepala dinas sosial dari Rusman SSos diganti Triswara Apaulus.

Baca: Siang-siang Wali Kota Lubuklinggau Kumpulkan ASN untuk Dengar Arahannya, Jangan Lakukan Hal ini

Baca: Musim Pemilu Dimulai, Usaha Percetakan Mulai Banyak Pesanan Alat untuk Kampanye

"Memang ada pergantian tapi hanya untuk Plt saja, kalau Plt wewenang kita untuk mengganti tak perlu izin kementerian," ungkap Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM ketika diwawancarai usai penyampaian rancangan KUA PPAS Perubahan dalam rapat badan anggaran DPRD Prabumulih, Senin (24/9/2018).

Ridho menegaskan, perombakan pejabat pelaksana tugas sangat perlu dilakukan lantaran pihaknya menilai penunjukan Plt dimasa penjabat bukan berdasarkan kebutuhan dinas melainkan ada unsur politik.

"Kita menunjuk untuk terlaksananya program dan bukan untuk politik, kalau kemarin digunakan untuk unsur politik," tegasnya.

Adanya unsur politis dan tidak profesional dalam bekerja terlihat di kinerja para pejabat Plt, dimana contohnya peralatan disdukcapil bisa dibawa ke rumah padahal blangko E-KTP habis. "Blangko katanya habis tapi kenapa mesin cetak KTP ada dibawa ke rumah, ada apa itu," bebernya.

Baca: Suporter Tewas di GBLA, Dari Sinilah Pertama Kali Ibu Haringga Sirila Tahu Anaknya Jadi Korban

Baca: 3 Satgas Dibentuk Polda Sumsel , Sasar Caleg Bagikan Sembako Hingga Pelaku Penyebar Hoax

Ridho mengatakan, para pejabat yang ditunjuk sebagai pengganti sendiri merupakan orang-orang yang telah senior dan mengerti tentang pekerjaan. "Kita bukan asal tunjuk, kita tinjuk yang memang sudah senior dan berpengalaman di instansi-instansi itu untuk mendukung program kita kedepan," katanya.

Terpisah, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Heri Marham ketika diwawancarai membenarkan adanya pergantian terhadap lima pejabat pelaksana tugas termasuk dirinya.

"Memang benar dan alhamdulillah kami diberi kepercayaan untuk memegang amanah untuk bersama mensukseskan program serta pembangunan di pemkot Prabumulih," ungkapnya. 

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved