Pilpres 2019
Andi Arief Bandingkan Kedemokratisan Presiden Suka Menulis dengan Hobi Dengar Lagu Cadas
Politisi Demokrat, Andi Arief membandingkan presiden saat ini dengan mantan presiden terdahulu
TRIBUNSUMSEL.COM - Presiden Joko Widodo angkat bicara soal penghadangan gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah.
Jokowi mengatakan, Indonesia memang adalah negara demokrasi yang menjunjung prinsip bebas berkumpul dan berpendapat.
Baca: Setelah Hastag 2019 Ganti Presiden, Muncul Hastag Lainnya Minta Presiden Diganti
Baca: Beredar Broadcast, Pengibaran Bendera dan Lagu Kebangsaan China di Closing Asian Games 2018
"Tapi ingat ada batasannya. Yaitu aturan-aturan. Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama ketertiban sosial untuk menjaga keamanan," kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (1/9/2018), dikutip dari Kompas.com.
"Nanti kalau misalnya polisi enggak melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi," kata dia.
Jokowi mengatakan, proses-proses pencegahan terhadap konflik sudah menjadi tugas aparat kepolisian.
"Kalau tak ada pertentangan atau protes, tentu di mana-mana juga bisa melakukan (deklarasi #2019GantiPresiden). Tapi kalau ada pertentangan tentu saja polisi harus turun tangan," kata dia.
Baca: Ini Bukti Kuat Billy Syahputra Putus dengan Hilda,Ketahuan Lakukan ini di Restoran
Jokowi kembali menegaskan, ada aturan yang harus diikuti dalam berdemokrasi, berpendapat, dan berserikat.
"Jangan sampai kita menabrak keamanan, menabrak ketertiban sosial, itu juga harus kita hargai," ujarnya.
Adanya jawaban Presiden, membuat politisi Demokrat, Andi Arief berkomentar pedas.
Menurutnya, Presiden saat ini tidak demokratis.
Ia pun membandingkan dengan mantan presiden terdahulu. Melalui akun twitternya, Andi Airef mencuitkan.
Presiden yang suka musik cadas dan senang terbang bersama motor harusnya berani menghadapi situasi buruk, harusnya lebih demokratis dan tidak gampang kejang menghadapi tekanan rakyatnya.
Paling berbahaya itu kalau Presiden punya penafsiran sendiri terhadap demokrasi. Penafsiran itu tergantung pengalaman, bacaan dan apa yang dirasakan. Kalau dasarnya perasaan, cilaka.
Kedatangan Ratna Sarumpaet ke Kota Lubuklinggau mendapat penolakan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Lubuklinggau (AMPL) di Bandara Silampari, Minggu (2/9/2018) siang.
Keluar dari Bandara Silampari, Ratna Sarumpaet sempat meminta sopir yang membawanya untuk berhenti dihadapan massa yang melakukan aksi.