Breaking News:

Bapenda Sumsel Gandeng KPK, 3 Kali Surat Teguran tidak Ditaati Langsung Diproses KPK

Surat penagihan pajak kendaraan ke perusahaan yang masuk selalu ditembuskan ke KPK terlebih dahulu

Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Wawan Perdana
Tribun Sumsel/ Linda Trisnawati
Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Neng Muhaida (kanan) bersama Sekda Sumsel Nasrun Umar saat di kantor Bapenda Sumsel, Senin (30/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Setoran pajak daerah Sumatera Selatan hingga akhir Juli 2018, berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel tercatat mencapai Rp 1,106 Triliun atau 63,10 persen dari rasio target tahapan. Capaian tersebut diklaim Bapenda telah over target.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Neng Muhaida mengatakan, untuk capaian pajak hingga sekarang telah over target. Khusus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 545 Miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 560 Miliar.

Baca: Kasatreskrim OKU Selatan AKP Rivou Lapu Resmi Bertugas di Polres Lubuklinggau

"Untuk realisasi Pajak PKB dan BBNKB telah mencapai 63,10 persen dan ini sudah jauh dari target yang ditentukan khususnya triwulan dua ini," ujar Neng saat dibincangi di sela-sela acara hari ulang tahun (HUT) ke -45 Bapenda Sumsel di Aula Bapenda Provinsi Sumsel, Senin (30/7/2018).

Lebih lanjut ia menjelaskan, peningkatan terbesar terdapat pada sektor BBNKB dan PKB.

Meski tahun ini tidak ada pemutihan pajak kendaraan, namun antusias masyarakat bahkan perusahaan-perusahaan di Sumsel dalam membayar pajak sudah meningkat.

Baca: Asisten Pelatih Malaysia Angkat Bicara Terkait Anak Asuhnya Dianggap Lecehkan Bendera Indonesia

Karena untuk mengejar penagihan pajak pihaknya membentuk tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAT).

"Tak hanya Tim OPAT, kita juga memberi tekanan kepada tiap UPTB di Sumsel dengan selalu melakukan evaluasi. Bahkan khusus penagihan pajak kepada ratusan perusahaan yang beroperasi di Sumsel, kita telah bekerjasama dengan didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana surat penagihan pajak kendaraan ke perusahaan yang masuk selalu ditembuskan ke KPK terlebih dahulu," bebernya

Menurutnya sebelumnya ada perusahaan yang nunggak bayar pajak, sekarang perusahaan-perusahaan tersebut mulai rajin, artinya mulai sadar untuk membayar pajak.

Namun kalau masih ada perusahan yang nunggak akan diberikan surat tegugaran sebanyak tiga kali. Kalau sudah tiga kali nanti akan diserahkan ke KPK mereka yang akan memproses lebih lanjut.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved