Ishak Mekki Dorong Masyarakat Sumsel Ajukan Pertanyaan Paling Kritis untuk Debat Pilgub Putaran Ke-2

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,---Debat Publik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) putaran kedua rencananya akan diselenggarakan pada Kamis, 21 Juni mendatang. Pada debat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel melibatkan masyarakat dengan memperbolehkan mengajukan pertanyaan untuk kandidat yang sebelumnya dikirim dahulu ke kpudsumsel@gmail.com atau whatsapp ke 08568227959/081247021674, paling lambat 18 Juni ini.

Calon Gubernur (Cagub) Sumsel Nomor Urut Tiga (3), Ishak Mekki mengapresiasi atas tambahan teknis debat tersebut. Ia pun meminta kepada masyarakat Sumsel untuk membuat pertanyaan yang tajam.

“Saya mendorong masyarakat Sumsel untuk ajukan pertanyaan paling kritis yang ditujukan ke para pasangan calon atau paslon,” ujar Ishak, Minggu (17/6/2018).

Mantan Bupati Ogan Komering Ilir dua periode ini menjelaskan, bahwa masyarakat Sumsel dapat membuat pertanyaan dari permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari – hari. Mulai dari masalah infrastruktur, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan.

“Misalkan pertanyaannya mengapa perbaikan infrastruktur yang saya targetkan lamanya hanya satu tahun. Sementara calon lain ada yang dua tahun, mana yang realistis dengan membandingkan pengalamannya,” kata Ishak mencontohkan membuat pertanyaan.

Tidak hanya maslah program, pertanyaan yang dapat diajukan masyarakat Sumsel juga bisa dalam bentuk komitmen dari masing – masing calon untuk memenuhi masa jabatan selama 5 tahun jika terpilih nanti. Karena menurut Ishak komitmen ini merupakan bentuk jaminan dari masing – masing Paslon untuk memenuhi janjinya.

“Jadi di sini masyarakat Sumsel dapat mengukur siapapun yang terpilih nanti mempunyai tanggungjawab moral untuk menyelesaikan amanah yang diberikan. Bukan sebaliknya,” tegas Ishak.

Meski mendorong masyarakat Sumsel untuk mengajukan pertanyaan kritis, Ishak yang berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Yudha Pratomo Mahyuddin tetap meminta aga pertanyaan dibuat sesuai etika dan aturan hukum yang ada. Tidak mendiskreditkan pihak – pihak tertentu.

“Jika memang ada fakta dan data yang kurang bagus dari paslon yang ada terkait rekam jejak kinerja atau programnya, sedapat mungkin masyarakat Sumsel menanyakannya dengan elok dan elegan. Saya juga berharap penyaringan pernyataan dapat dilakukan maksimal oleh pihak KPU Sumsel,” pungkas Ishak.