Berita Prabumulih

Calon Satu Pasang Tapi Dana Diusulkan Tujuh Pasang

Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi mengungkapkan belum dicairkannya dana Komisi

Calon Satu Pasang Tapi Dana Diusulkan Tujuh Pasang
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Logo dan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 terpasang di lobi Gedung RRI, Jakarta, Rabu (26/2/2014). Komisi Penyiaran Indonesia diminta tegas dalam menindak pelanggaran dalam peraturan siaran kampanye yang beberapa waktu terakhir kerap terjadi. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi mengungkapkan belum dicairkannya dana Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Prabumulih tahap kedua karena akan dilakukan peninjauan ulang atau verifikasi oleh tim pemerintah kota Prabumulih.

" Saya akan tinjau ulang dana KPU, akan kita verifikasi lagi, untuk kebutuhan dan lainnya akan kita kroscek," ungkap Richard ketika diwawancarai wartawan usai paripurna penyampaian rekomendasi pansus terkait LKPj walikota anggaran 2017 di DPRD Prabumulih.

Menurut Richard, dana KPUD Prabumulih akan dilakukan verifikasi ulang lantaran dalam pengajuan dianggarkan untuk tujuh pasang calon walikota-wakil walikota sementara saat ini hanya ada satu pasang calon sehingga harus dilakukan pemeriksaan. "Selain itu banyak laporan masyarakat jika untuk penyampaian kegiatan seperti sosialisasi yang menurut masyarakat tidak sesuai sehingga harus kita verifikasi lagi," bebernya.

Disinggung dalam pengajuan dana itu ada untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Richard mengatakan untuk honor dan untuk cetak surat suara dan yang penting lainnya tidak akan dilakukan verifikasi. "Kalau untuk honor dan kebutuhan cetak suara tidak terganggu tetap akan dibayarkan," lanjutnya.

Sementara, Inspektur Pemerintah kota Prabumulih, Yosef Manjam selaku pemeriksa atau verifikasi ketika diwawancarai mengatakan, jika verifikasi belum selesai dilakukan karena pihaknya masih membentuk tim. "Masalah itu (dana KPU-red) belum, belum, masih bentuk tim karena diperintahkan beliau (Pjs Walikota-red) untuk diverifikasi," ujarnya.

Yosef menuturkan, pihaknya belum tahu pasti point-point dilakukan verifikasi namun jelasnya terkait penganggaran untuk tujuh pasang calon padahal hanya satu pasang calon. "Nanti ada tim penilai, belum tahu seminggu atau dua minggu selesainya, kita masih akan membentuk tim," lanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) walikota dan wakil walikota Prabumulih, terancam tidak bisa berjalan dengan optimal dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Prabumulih. Pasalnya, dana untuk penyelenggara pemilu itu sejak beberapa bulan lalu hingga saat tak kunjung cair dari Pemerintah kota Prabumulih.

Tidak hanya dana untuk pelaksanaan sosialisasi bakal terhambat, namun pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak beberapa bulan lalu juga tak bisa dibayarkan.

"Memang dana ke kita belum cair, sepertinya menang ada lima termin pencairan, uang belum dibayar termin kedua Februari," ungkap Ketua KPUD Prabumulih, M Takhyul SIP melalui Sekretaris, Dinerson SH MH ketika diwawancarai wartawan.

Penulis: Edison
Editor: Mochamad Krisnariansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved