Pilkada Prabumulih
Dana KPU Prabumulih Belum Cair Sosialisasi Pilkada Tak Bisa Dilakukan
Sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) walikota dan wakil walikota Prabumulih, terancam tidak bisa berjalan dengan optimal dilakukan
Penulis: Edison | Editor: Kharisma Tri Saputra
lihat foto
Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari
TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) walikota dan wakil walikota Prabumulih, terancam tidak bisa berjalan dengan optimal dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Prabumulih.
Pasalnya, dana untuk penyelenggara pemilu itu sejak beberapa bulan lalu hingga saat tak kunjung cair dari Pemerintah kota Prabumulih.
Tidak hanya dana untuk pelaksanaan sosialisasi bakal terhambat, namun pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak beberapa bulan lalu juga tak bisa dibayarkan.
"Memang dana ke kita belum cair, sepertinya menang ada lima termin pencairan, uang belum dibayar termin kedua Februari," ungkap Ketua KPUD Prabumulih, M Takhyul SIP melalui Sekretaris, Dinerson SH MH ketika diwawancarai wartawan, Senin (30/4/2018).
Menurut Dinerson, imbas belum cairnya dana itu membuat beberapa kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik seperti sosialisasi, perjalanan dinas, biaya untuk menghadiri acara-acara diluar serta untuk pembayaran gaji PPK dan PPS.
"Kalau tidak ada dana terpaksa kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan, gaji PPK dan PPS saja tidak bisa kita bayarkan," katanya.
Disinggung apa upaya dilakukan, Dinerson menjelaskan upaya dilakukan pihaknya dengan melakukan konsultasi dengan Pemerintah kota Prabumulih dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD), namun dana belum bisa dicairkan jarena masih menunggu hasil verifikasi.
"Kita koordinasi ke BKD, kata mereka akan dilakukan verifikasi dahulu oleh Inspektorat. Kita berharap dana dapat segera turun agar KPU dapat menjalankan kegiatan sesuai penetapan pemilu," harapnya.
Terpisah Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkot Prabumulih, H Jauhar Fahri SE Ak ketika dikonfirmasi membenarkan jika dana untuk operasional komisi pemilihan umum belum dicairkan.
"Pengajuan dana untuk KPUD kota Prabumulih masih dilakukan proses," katanya.
Jauhar mengakui, jika pengajuan dana dilakukan KPUD Prabumulih masih dalam tahap verifikasi dan pihaknya juga masih menunggu untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.
"Mudah-mudahan bila verifikasi instansi terkait selesai, dana KPUD segera dibayarkan," ungkapnya singkat. (eds)
