Jangan Lupa 27 Juni 2018 Datang ke TPS dan Mencoblos

KPU Sumatra Selatan menargetkan peningkatan partisipasi pemilih di atas target nasional yang berada di kisaran 77,5 persen.

Jangan Lupa 27 Juni 2018 Datang ke TPS dan Mencoblos
TRIBUN SUMSEL.COM/ARIEF B ROHEKAN
Ketua KPU Sumsel Aspahani 

PALEMBANG, TRIBUNSUMSEL.COM ---Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Selatan (Sumsel), menargetkan peningkatan kualitas pemilihan umum baik dari sisi penyelenggaraan maupun partisipasi masyarakat.

Pada Pemilihan Gubernur Sumsel nanti, pihaknya menargetkan partisipasi pemilih di atas target nasional yang berada di kisaran 77,5 persen.

"Partisipasi pemilih di Sumsel target 80 atau 81 persen. Jangan lupa 27 Juni 2018 datang ke TPS dan mencoblos pilihannya untuk menentukan pimpinan daerah 5 tahun ke depan," kata Ketua KPU Sumsel Aspahani, Rabu (13/12).

Salah satu upaya mewujudkan hal itu, KPU Sumsel menyelenggarakan Sosialisasi Tahapan Pilkada Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Serta Memorandum of Understanding (MoU) dengan Stakeholder di Aula KPU Sumsel, Jakabaring, Palembang.

Aspahani mengatakan, salah satu indikator membaiknya Pemilu adalah meningkatnya partisipasi masyarakat.
"Sosialisasi ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," ujarnya, seraya acara diikuti 115 utusan dari universitas, siswa, instansi terkait.

Aspahani menambahkan, penyelengaraan Pemilu tidak akan terselenggara dengan baik apabila KPU tidak merangkul stakeholder dalam pelaksanaannya. Sebab sebaik apapun KPU bekerja apabila masyarakat belum paham secara utuh bahwa suksesi pimpinan merupakan proses demokrasi, maka hal itu akan menjadi percuma.

"Kegiatan ini berawal dari kebutuhan KPU, tidak akan suskes Pemilu tanpa dibantu semua pihak. Oleh karena itu, KPU Sumsel menggalang MoU, hari ini sekitar 28 stakeholder dari berbagai instansi dan lembaga. MoU ini sifatnya luas bukan hanya seperti kontrak bisnis tapi ini untuk layanan masyarakat bagaimana kita menyampaikan bahwa Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 itu merupakan hal penting. Namun tentunya KPU memiliki keterbatasan dana dan MoU ini merupakan solusinya," paparnya.

Usai penandatanganan MoU ini, lanjut Aspahani, KPU akan segera merealisasikan isi MoU tersebut. Diharapkan ada pendekatan berbasis keluarga yang belum begitu sadar akan pentingnya memilih dalam Pemilu. Termasuk bagi para penyandang disabilitas dimana hak suara mereka tetap dihitung pada Pemilu.

"Intinya kegiatan ini untuk membangkitkan kesadaran partisipasi dalam Pemilu serta mengubah paradigma bahwa Pemilu atau Pilkada bukanlah praktik jual beli (suara) namun kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas," tuturnya.

Sementara itu Komisioner KPU Sumsel Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Ahmad Naafi menambahkan, dalam sosialisasi tersebut KPU kembali memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan main Pemilu seputar apa yang boleh dan apa yang dilarang.

Seperti halnya praktik money politic yang marak setiap kali Pemilu digelar. Diharapkan dengan gencarnya sosialisasi termasuk soal larangan politik uang, kesadaran pemilih bertambah dan tidak lagi sembarangan memberikan suaranya dengan hanya iming-iming uang dan hadiah.

"Sosialisasi ini bertujuan agar pemungutan suara 27 Juni 2018 diketahui secara luas oleh masyarakat. Selain itu kita ingin mencerdaskan pemilih pemula agar kualitas suara yang mereka berikan berbobot dan menghasilkan pemimpin yang baik," pungkas Naafi.(arf)

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Erwanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved