Partai Ramai-Ramai Dukung Ridho-Fikri

PRABUMULIH, TRIBUNSUMSEL.COM - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih pada 27 Juni 2018 dipastikan hanya akan ada satu pasang kandidat melawan kotak kosong.

Penyebabnya, selain dua pasang kandidat bakal calon perseorangan gagal maju karena tak memenuhi dukungan. Juga disebabkan hampir seluruh partai menentukan arah dukungan ke petahana Ir H Ridho Yahya MM dan H Andriansyah Fikri SH.

Dari seluruh partai yang ada di Prabumulih hanya partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kota Prabumulih yang belum menentukan arah dukungan.

Partai-partai tersebut dengan cepat memutuskan mengusung serta mendukung Ridho-Fikri lantaran seluruh program dijalankan petahana itu berhasil dan berdasarkan survey berbagai lembaga keduanya tertinggi dan dicintai rakyat.

Alih-alih partai yang hendak mengusung kadernya maju justru harus angkat jempol dan mengibarkan bendera putih ke pasangan Ridho-Fikri.

Namun polemik justru bermunculan di masyarakat Prabumulih terkait hampir seluruh partai mendukung petahan. Sejumlah pihak bahkan menduga petahana sengaja memborong partai untuk memuluskan jalan menjadi orang nomor satu di periode kedua di Bumi Seinggok Sepemunyian.

Menanggapi itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Prabumulih, H Daud Rotasi didampingi Bendahara Partai, Sutarno dan jajaran menegaskan, dukungan hampir seluruh partai kepada pasangan Ridho-Fikri murni karena partai melihat peluang setelah melakukan survei baik secara internal maupun melihat hasil survei dari sebuah lembaga survei yang berkompeten.

"Jadi tidak ada dan tidak benar kita memborong partai. Kita mendaftar ke semua partai, walaupun partai tersebut tidak ada kursi tetap kita daftar, dengan harapan yang lain (kandidat-red) akan daftar ke kita," ungkap Daud kepada wartawan, Minggu (3/12/2017).

Menurut Daud, wajar jika sejumlah Partai memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ridho-fikri, disebabkan dari hasil survey sejumlah lembaga menyebutkan hasil sangat mencolok atau selisih jauh antara nomor satu dan nomor dua.

"Hasil survei seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Charta Politika, Rekode dan Indikator Politik Indonesia menyebutkan jika Elektabilitas Ridho Yahya rata-rata 76 persen, sementara calon dibawahnya H Andriansyah Fikri hanya mendapat 0.8 persen. Partai tentu sudah pintar, dari pada menguras tenaga, pikiran dan dana, tentu lebih melihat peluang menang," bebernya.

Pria yang juga Wakil Ketua I DPRD Prabumulih itu mengatakan, tokoh lain yang disurvei seperti Hanan Zulkarnain, Ahmad Palo, Kamirul, Rizal Kennedy, Adi Susanto dan TR Hulu, kesemuanya hanya mendapatkan persentase dibawah 1 persen. "Bagaimana partai mau mendukung kalau hasil surveinya kecil. Partai tentunya melihat peluang bukan sekedar ambisi," terangnya.

Daud menjelaskan, pihaknya tidak pernah menggalangi orang lain untuk mendaftar, bahkan Golkar berkeinginan dalam pilkada mendatang ada calon lain yang ikut meramaikan bursa pencalonan. "Kami juga tidak menghendaki adanya calon bayangan, walaupun lawan tabung kosong kami tetap jalani. Inilah keadaan Prabumulih beda dengan daerah lain," jelasnya.

Sementara Ketua Tim Penjaringan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Prabumulih, A Gani ketika dikonfirmasi apakah Nasdem mendukung karena diborong membantah hal itu. "Nasdem merupakan partai pertama yang mengusung Ridho-Fikri, karena dari hasil survei internal kita persentasenya jauh diatas paslon lain. Pak Surya Palo juga telah menerangkan setiap dukungan itu tanpa mahar," ungkapnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Penjaringan PAN, Sarkowi yang mengatakan jika PAN awalnya menghendaki kader internal yang akan diusung tetapi tidak ada yang siap serta hasil rapat pleno sebanyak 90 persen kader menginginkan agar PAN dukung paslon Ridho-Fikri. "Memang hasil survei kami pasangan ini sangat tinggi dalam pleno juga 90 persen kader menghendaki mereka maju kembali," tuturnya.

Terpisah, Walikota Prabumulih, H Ridho Yahya saat dimintai tanggapan mengenai tingginya hasil survei yang didapat mengatakan jika semua itu tak lepas dari kerjasama antara legislatif dan eksekutif sehingga program-program kerakyatan yang dibuat berhasil dijalankan. "Bukan karena kami hebat. Tapi ini karena program kita. Kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif membuat program kerakyatan berjalan dengan baik," ujarnya.

Kedepan pihaknya akan fokus untuk menuntaskan program-program yang belum selesai dan membuat program baru yang dibutuhkan masyarakat. "Yang belum selesai kita teruskan. Yang sudah selesai kita cari yang baru seperti bangun rumah baru kalau sudah selesai, kedepan kita sasar pembangunan rumah taknlayak huni yang berada ditanah milik orang lain," tambahnya. (eds)