Pilgub Sumsel 2018
Dodi Maju Pilgub, Bagindo: Fenomena Defisit Demokrasi di Sumsel
Gejala politik munculnya Dodi Reza Alex sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dalam Pemilihan Kepala daerah
Penulis: Arief Basuki Rohekan |
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Arief Basuki Rohekan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,---Gejala politik munculnya Dodi Reza Alex sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dalam Pemilihan Kepala daerah serentak 2018 mendatang, mulai dirasakan gerakan atau manuvernya dikalangan elite atau penggiat politik di daerah Bumi Sriwijaya tersebut.
Dodi yang saat ini baru saja memangku Jabatan Bupati Musi Banyuasin (Muba), tengah menghitung peluang juga dukungan untuk berakselerasi menjadi Gubernur Sumsel.
Pemerhati Sosial Politik Sumsel Bagindo Togar Butar Butar mengatakan, dengan modal politik pernah menjadi anggota DPR RI, dan saat ini tengah menjabat sebagai Bupati Muba, serta tentu saja yang secara biologis, putra Gubernur Provinsi ini yang juga Ketua partai besar (Golkar), tentu ini merupakan bonus power, ketika kelak menjadi Kontestan saat Pemiihan Gubernur Sumsel
"Secara konstitusional, sah- sah saja Dodi dan pasangannya nanti, berhak serra berusaha untuk meramaikan pertarungan politik tersebut. Walaupun aroma elitisme sangat menyengat," katanya, Minggu (6/8/2017).
Diterangkan Bagindo yang juga Ketua IKA FISIP Unsri ini, tak bisa dipungkiri terjadi trend atau rekonstruksi politik dinasti di daerah ini.
"Bagi masa depan pembangunan Demokrasi di negeri ini, bisa saja diartikan sebagai bentuk defisit (penurunan), karena rakyat atau publik sulit untuk yakin atas perkembangan sistem dan kemanfaatan sistem pemerintahan, yang menganut azas- azas demokrasi. Karena kenyataannya, akses juga infrastrukstur menuju kekuaasaan, didominasi oleh kalangan elite tertentu. Prihal seperti ini tak sesuai bahkan mereduksi fungsi- fungsi demokrasi," terangnya.
Ditambahkan Bagindo, dirinya menganjurkan Dodi dan partai tidak buru-buru langsung menempatkan Dodi sebagai calon yang diusung Golkar. Sebab, Golkar memiliki kader yang melimpah dan bisa dimajukan selain Dodi. Jika tetap memaksakan Dodi, nanti akan menjadi blunder bagi Dodi dan partainya sendiri.
"Selayaknya Dodi dan pasangan berikut tim pendukungnya, agar mempertimbangkan secara bijak dalam menjalankan tahapan karir politiknya," tuturnya.
Selain itu, diungkapkan Bagindo, adanya primordialisme politik di daerah ini seyogyanya, secara perlahan disikapi untuk di kurangi existensi dab perannya, dalam dinamika perkembangan dan masa depan sistem demokrasi.Tentunya dengan mendorong partisipasi massa secara luas, adil dan artikulatif .
"Sepertinya, Dodi harus rela bersabar dan masih butuh persetujuan masyarakat (Muba), agar menambahkan pengalaman juga, modal sosial yang kuat dalam kurun yang tidak singkat. Ketika hasrat untuk naik kelas jabatan politik direview dan dikalkulasi secara komprehensif," tandasnya.
Dilanjutkan Bagindo, dengan usia Dodi yang masih tergolong muda, jelas memiliki waktu panjang, teruji dan lebih siap untuk duduk dikursi Sumsel saty, sekaligus menjadi wujud kontribusi dengnlab pembangunan femokrasi yang didambakan warga provinsi Sumsel.
"Sehingga pemimpin- pemimpin yang muncul di daerah ini, terbebas dari bagian politik dinasti. Dimana nantunya nilai- nilai demokrasi tak mengalami defisit," pungkas Bagindo.