Dewan OKU Ramai-ramai ke Jakarta Lakukan Kunker, Alasannya Tanyakan Ini

TRIBUNSUMSEL.COM,BATURAJA - Beberapa waktu lalu, realisasi pembelian mobil dinas di seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipertanyakan seorang dewan.

Kali ini, Rabu (27/7) Pansus I dan II DPRD OKU, terbang ke Jakarta untuk melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tujuan untuk konsultasi mengenai PP 18 tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif DPRD.

Menurut informasi di lapangan bukan hanya Pansus DPRD yang berangkat.

Pihak Seketariat Daerah (Setda), OKU Bagian Hukum dan HAM juga ikut mendampingi.

Saat dikonfirmasi, Kabag Hukum dan HAM Setda OKU, Romson Fitri membenarkan jika dirinya ikut mendampingi.

"Berangkatnya hari ini. Tujuan ke Mendagri mendamping dewan OKU untuk konsul PP 18 dan konsul tentang Raperda Perubahan Perangkat Daerah," kata Romson.

Berkaitan dengan hal itu, Romson menjelaskan, Raperda tentang perubahan kedua atas Perda No 2 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD OKU sedang dibahas di DPRD setempat.

Raperda inisiatif dewan ini menyusul ditetalkannya PP 18 tahun 2017 Hak dan Keuangan Administratif DPRD.

"Raperda itu belum disahkan, Masih akan dibahas tingkat pansus minggu depan," ungkap Romson, dalam raperda itu diatur tentang kedudukan keuangan yang baru, dimana terdapat struktur gaji yaitu diantaranya tunjangan transpor.

Anggota Pansus DPRD, Robi Vitergo membenarkan, jika Pansus I dan II akan ke Jakarta.

Tunjuan ke Kemendagri. Tujuan untuk konsultasibterkait PP 18 tahun 2017 dan Raperda Perubahan Perangkat Daerah.

"Saya masih di Palembang. Sekarang di bandara mau ke Jakarta," katanya singkat.

Sementara itu Anggota Pansus DPRD, Robi Vitergo membenarkan, jika Pansus I dan II akan ke Jakarta.

Tunjuan ke Kemendagri untuk konsultasibterkait PP 18 tahun 2017 dan Raperda Perubahan Perangkat Daerah.

"Saya masih di Palembang. Sekarang di bandara mau ke Jakarta," katanya singkat.(rws)