KPU Prabumulih Minta Selisih Jumlah Penduduk Segera Diurus

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Prabumulih, M Takhyul menghimbau hendaknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait data penduduk.

Hal itu disebabkan berdasarkan data Kemendagri jumlah penduduk Prabumulih hanya 189.394 jiwa tercatat pada Juni 2016, sementara data Disdukcapil hingga akhir Desember 2016 mencapai 254.018 jiwa atau selisih 64.624 jiwa.

"Memang kami dapat informasi berdasarkan hasil rapat dengan Disdukcapil jumalah penduduk ada selisih sangat banyak, terkait masalah itu hendaknya segera dikoordinasikan agar didapat jumlah pasti," ungkap M Takhyul ketika diwawancarai sejumlah wartawan, Rabu (18/1/2017).

Menurut M Takhyul, jika persoalan tersebut tidak segera dilakukan koordinasi maka dikhawatirkan jumlah penduduk tidak akan berubah hingga memasuki tahapan pilkada wako-wawako Prabumulih, sementara hal itu dipastikan akan mempengaruhi pilkada mendatang.

"Seandainya tidak dimutahirkan dan ada selisih banyak hingga pilkada, tentu akan menjadi masalah ketika nanti selesai pemilihan para calon akan mengklim kalah karena pendukungnya tidak bisa milih karena tidak masuk di dalamm data. Tentu jangan sampai itu terjadi," katanya.

Tidak hanya itu, jika memang data tersebu hingga pemilihan legislatif tetap tidak bertambah tentu akan membuat jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih tidak akan bertambah.

"Karena dalam aturan jika jumlah penduduk 200 ribu plus 1 maka jumlah kursi di dewan akan bertambah 30 kursi tapi jika jumlah penduduk tidak bertambah tentu kursi di dewan pada pileg mendatang tetap 25," bebernya.

Disinggung mengenai kapan tahapan Pilkada Wako-wawako Prabumulih dimulai, Takhyul menuturkan, tahapan dalam pilkada kemungkinan akan dimulai pada Oktober mendatang.

"Jika sudah masuk tahapan kami akan mulai melakukan persiapan, baik pemutahiran data pembentukan petugas-petugas mulai dari PPK, PPS dan persiapan lainnya," bebernya.

Sementara Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil M Effendy SH kemarin.
Kabid data kependudukan Yudi Apriadi SH membenarkan jumlah penduduk ada selisih cukup tinggi.

"Data dari pemerintah pusat sebanyak 189.394 jiwa, sementara data kami akurat di server 254.018 jiwa hingga akhir Desember. Ini ada selisih 64.624 jiwa," ungkapnya.

Yudi menuturkan, terkait persoalan tersebut pihaknya menggelar rapat validasi data penduduk dengan mengundang Camat Lurah dan kepala Desa untuk kembali melakukan pendataan terhadap masyarakat.

"Kesepakatan dua minggu data harus sudah masuk. Nantinya dari hasil pendataan dan bukti lembaran fotokopy berupa KK yang sudah dikumpulkan oleh Kades Lurah akan disampaikan ke pusat," bebernya.