Ada Pungli Rp 200 Ribu Saat Pemasangan Jaringan Gas di Prabumulih, Ini Reaksi Anggota DPRD

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum petugas pembangunan jaringan gas kota (Jargas) Prabumulih di Kelurahan Sukajadi dengan memungut Rp 200 ribu per rumah, disesalkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, Adi Susanto SE.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pungli terhadap masyarakat terkait pemasangan gas kota ini mestinya tidak terjadi apalagi proyek nasional pembangunan jargas dilakukan gratis.

"Kita sangat sesalkan adanya pungli yang dilakukan karena proyek nasional pembagunan jargas itu gratis, jadi tidak ada pungutan biaya," ungkap Adi Susanto ketika diwawancarai Tribunsumsel.com, Senin (7/11/2016).

Menurut Adi, terkait permasalahan itu dirinya selaku anggota DPRD Prabumulih akan menyampaikan ke jajaran pimpinan ketua dan komisi yang membidangi, sehingga masalah jargas bisa diketahui seluruhnya tidak hanya masalah pungli.

"Kita akan sampaikan agar dibentuk lintas komisi untuk membahas masalah itu, kita akan pertanyakan masalah pungli, masalah realisasi pembagunan jargas yang menggunakan dana sekitar Rp 500 miliar. Tersebut," bebernya seraya mengatakan permasalahan ini harus ditanggapi serius.

Pria yang gemar olahraga ini menuturkan, sejauh pandangan atau pantauan dirinya dilapangan proyek pembangunan jaringan gas kota masih carut marut alias masih banyak kerusakan dimana-mana.

"Sejauh ini kita lihat di rumah-rumah masih banyak kerusakan dan belum diperbaiki, kita akan ketahui seperti apa MoU untuk perbaikan oleh tiga peruahaan konsursium pemenang pembangunan proyek jargas itu," tuturnya.