Menata Emosi Umat Usai Aksi Damai 4 November 2016

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Jumat (4/11/2016) menjadi hari paling sibuk di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Sebuah aksi besar dari ummat Muslim digelar di Jakarta dan di beberapa kota besar di Indonesia.

Melihat besaran masa yang terlibat, kita bersyukur aksi itu bisa terkendali dan berlangsung dengan damai. Walaupun, setelah pukul 18.00, yang merupakan batas waktu diizinkannya sebuaah aksi berlangsung, suasana makin memanas.

Ricuh kecil terjadi. Tiga buah mobil dikabarkan dilalap api. Publik menyadari ada kobaran api itu pertama kali dari salah satu stasiun televisi yang menyiarkan peristiwa itu secara langsung.

Pada jam-jam berikutnya, provokasi di dunia nyata dan juga di dunia maya terus dilakukan. Banyak informasi menyesatkan di dunia maya yang semakin memperkeruh suasana.

Jelang tengah malah, kerusuhan terjadi di Kampung Luar Batang. Melihat para remaja yang terlibat, tampaknya kerusuhan itu bukan berasal dari peserta aksi demo 4 November. Jelas bahwa ada upaya pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan demo 4 November.

Pada akhirnya, kerusuhan itu bisa dikontrol dan Sabtu pagi ini suasana sudah kondusif. Kita berharap, semuah pihak, termasuk para politisi, bisa mengendapkan suasana ini agar lebih tenang dan tertata. Demo 4 November telah berakhir damai, tak boleh ternoda oleh ulah para pendompleng.

Dalam situasi seperti ini, mulut para oportunis pendompleng kepentingan, yang biasanya kencang berbunyi nyaring, diharapkan tak lagi sembrono mengeluarkan pernyataan yang bisa memperkeruh suasana.

Termasuk juga, jari-jari para netizen diharapkan tak sembarangan menyebar berita bohong. Semua harus ditimbang terkait dampak dan konsekuensinya.

Kita tak butuh "mulut besar" untuk membangun negeri ini, bukan pula "kicauan" di media sosial yang bombastis yang menyulut emosi. Tetapi yang kita butuhkan adalah jiwa besar untuk secara arif bisa menyikapi berbagai perbedaan.

Proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama telah dijanjikan tetap berlangsung, bahkan sampai ada intervensi agar prosesnya dipercepat dalam dua pekan ke depan. Publik harus memahami prosedur itu dan sama-sama bisa mengendalikan diri.

Kompas.com telah merangkum "banjir informasi" yang kemarin melanda negeri ini. Inilah rangkuman berita-berita kemarin terkait demo 4 November yang perlu Anda ketahui.

1. Demo Siang Hari Tertib, Jokowi Ucapkan Terima Kasih kepada Para Ulama

Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada para ulama atas tertib dan damainya aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) siang hari.

Ia menilai unjuk rasa sudah dilakukan dengan cara-cara yang tertib, damai, dan sesuai dengan iklim negara demokrasi.

"Terima kasih kami sampaikan kepada ulama, kyai, habib, ustadz yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan. Sehingga sampai Maghrib berjalan dengan tertib dan damai," kata Jokowi dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10.

Jokowi menyesalkan kerusuhan yang terjadi pada malam harinya. Ia menuding kerusuhan didalangi aktor-aktor politik yang tengah memanfaatkan situasi.

"Kita menyesalkann kejadian ba'da Isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," ucap Jokowi.

2. Alasan Jokowi Tidak Menerima Pengunjuk Rasa di Istana

Presiden Joko Widodo tak ada di Istana dan memerintahkan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menerima pengunjuk rasa, Jumat (4/11/2016).

Presiden meninjau proyek pembangunan kereta api di Bandara Soekarno Hatta.

Perwakilan pedemo yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas dugaan penistaan agama, akhirnya diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dari Bandara Presiden terus berkomunikasi dengan Pratikno.

"Tadi Presiden tiga sampai empat kali berkomunikasi dengan Mensesneg dan Seskab untuk kembali ke Istana," kata Pramono di Istana Negara, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.

3. Kapolda Metro: Penanggung Jawab Demo Akan Dimintai Pertanggungjawaban

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan akan meminta pertanggungjawaban kepada penanggung jawab aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016).

Pasalnya, aksi unjuk rasa tersebut berakhir ricuh. Padahal penanggung jawab demo tersebut telah berkomitmen akan menyampaikan aspirasinya secara damai.

"Penanggung jawab akan diminta pertanggungjawaban karena katanya kan aksi damai," ujar Iriawan di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat malam.

Iriawan menjelaskan, perwakilan dari pendemo telah bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Dalam pertemuan tersebut pendemo meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Pendemo meminta memproses hukum Pak Ahok. Kan sedang dilakukan sekarang (proses hukum). Kan tidak bisa serta merta kita jadikan tersangka (Ahok)," kata Iriawan.

4. Fahri Hamzah: Dua Cara Jatuhkan Presiden, lewat Parlemen Ruangan atau Jalanan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyinggung soal penggulingan pemerintahan. Ia menyatakan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menjatuhkan presiden.

Hal itu disampaikan Fahri saat berorasi dalam "Aksi Bela Islam" di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Fahri berorasi di depan massa yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dugaan penistaan agama.

"Jatuhkan presiden itu ada dua cara, pertama lewat parlemen ruangan dan kedua lewat parlemen jalanan," kata Fahri.

Karena itu, Fahri mengimbau agar Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam menyikapi proses hukum terhadap Ahok yang kini tengah berlangsung.

Sebab, kata Fahri, dalam menyikapi proses hukum terhadap Ahok, Presiden dirasa mengintervensi.

"Jadi hukum harus ditegakkan seadilnya tanpa intervensi. Kalau tidak, parlemen ruangan bisa bertindak untuk menggalang mosi tidak percaya atau parlemen jalanan yang bertindak menuntut Presiden mundur," lanjut Fahri.

5. Fadli Zon: Kalau Ada yang Mau Menginap Silakan, DPR Rumah Rakyat Kok

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempersilakan jika ada peserta demo 4 November yang ingin menginap di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Ia mengatakan, parlemen adalah rumah rakyat sehingga harus terbuka bagi rakyat jika memang diperlukan.

"Kalau ada permintaan dan ada masyarakat yang mau menginap, ya silakan. Kami buka untuk menginap. DPR ini rumah rakyat kok," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Namun, hingga saat ini, kata Fadli, belum ada pengajuan untuk menginap di DPR.

Menurut Fadli, peserta aksi ada yang ditampung di beberapa masjid serta mendapatkan fasilitas makanan dan minuman.

6. Sempat Ricuh, Polisi Kini Bisa Kendalikan Kondisi di Penjaringan

Sebuah minimarket di daerah Kampung Luar Batang dikabarkan dijarah oleh massa. Namun, belum diketahui apakah ada kaitannya dengan aksi demonstrasi yang sempat ricuh di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono melalui keterangan tertulis menyebut ada perusakan sebuah minimarket di Kampung Luar Batang, Jumat (4/11/2016).

Namun, kini situasi sudah mereda. Satuan kepolisian yang diturunkan sudah bisa mengendalikan aksi tersebut. Jumat siang hingga saat ini berlangsung aksi demonstrasi dari sejumlah ormas keagamaan.

Awi belum mengetahui siapa pelaku perusakan tersebut.

Aksi ini digelar mulai dari Masjid Istiqlal, Gambir, Balaikota, hingga Istana Negara. Massa memadati jalan raya. Mereka menuntut calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, itu diproses secara hukum karena dianggap menistakan agama.

7. Melapor ke Jokowi, Pramono Sebut 34 Proyek Mangkrak Era SBY Rugikan Negara Triliunan Rupiah

Dugaan kerugian negara ini muncul berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal tersebut dilaporkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (4/11/2016) pagi.

Proyek yang diduga merugikan keuangan negara itu adalah proyek pengadaan 7.000 megawatt yang didasari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010.

"PLN ditugaskan sekitar 7.000 megawatt listrik, tetapi sampai hari ini proyek itu tidak terselesaikan," ujar Pramono Anung, seusai melaporkan hal itu kepada Presiden, di Kantor Presiden, Jumat.

BPKP, lanjut Pramono, juga menemukan penggunaan uang negara untuk pembayaran 34 proyek dari 7.000 megawatt itu, yakni sebesar Rp 4,94 triliun.