Warga Desa Merapi dan PT KAI Saling Klaim
"Harusnya, PT KAI mengutus perwakilan yang bisa mengambil keputusan pada saat mediasi itu juga, biar tidak berlarut-larut," harapnya.
TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT - Sengketa lahan antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dengan 14 warga Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat hingga kini masih berlarut-larut.
Padahal, sengketa yang sudah berlangsung sekitar enam bulan ini sudah berulangkali dimediasi. Namun sayangnya, mediasi-mediasi yang ada selama ini belum mencapai titik temu.
Camat Merapi Barat, Kamran, SE mengungkapkan, masih berlarut-larutnya sengketa lahan antara PT KAI dan warga ini sendiri disebabkan karena kedua belah pihak masih tetap bertahan pada argumennya masing-masing.
Dimana, di satu sisi PT KAI mengklaim memiliki landasan hukum atas lahannya itu.
"Sementara di sisi lain, warga menilai bahwa kelebaran lahan yang digunakan PT KAI guna pembangunan 'double track' kereta api telah melampaui batas kelebaran yang telah ditentukan," jelas Kamran didampingi oleh Sekcam, Rusmanudin, Rabu (5/10)
Selain itu, lanjutnya, hal lain yang juga turut menjadi faktor masih berlarut-larutnya sengketa ini karena pihak PT KAI sendiri setiapkali dimediasi selalu mengutus perwakilan yang tidak dapat mengambil keputusan ataupun kebijakan.
Melainkan, hanya bertindak sebagai pendengar untuk kemudian hasil mediasi dilaporkan ke pucuk pimpinannya.
"Harusnya, PT KAI mengutus perwakilan yang bisa mengambil keputusan pada saat mediasi itu juga, biar tidak berlarut-larut," harapnya.
Ditambahkan, Rusmanudin berdasarkan keterangan warga, pihak PT. KAI sendiri sebetulnya sudah memberi sejumlah nominal uang kepada warga pemilik lahan, sesuai dengan besaran ukuran tanah yang bersangkutan.
Hanya saja, uang tersebut masih belum jelas, apakah sifatnya untuk pergantian tanam tumbuh atau pergantian tanah.
"Karena tidak ada hitam di atas putih. Sedangkan warga ingin kejelasan untuk apa uang tersebut," ungkap Rusman.
Terpisah, Pelaksana Harian (PLH) Kades Merapi, Suparman berharap agar masalah sengketa ini dapat segera cepat terselesaikan tanpa merugikan kedua belah pihak.
Disamping itu, dia juga berharap agar warga yang tanahnya terlibat sengketa dapat menahan diri serta tidak bertindak anarkis.
"Kami berharap agar kondisi di Merapi ini terus kondusif," harapnya.
Senin (3/10) lalu, sempat akan dilakukan mediasi antar kedua belah pihak terkait sengketa lahan ini di ruang offroom Pemkab Lahat. Namun tanpa alasan yang jelas, mediasi akhirnya diundur.
Untuk diketahui, sengketa lahan ini bermula dari adanya pembangunan 'double track' kereta api di Merapi Area, dimana lahan yang digunakan dianggap telah 'mencaplok' tanah warga sekitar. (Ehdi Yasin)
