Ahmad Dhani Sindir Pejabat dan Partai Pendukung Ahok
Setelah menyindir Jokowi, Dhani lantas menjelek-jelekkan tiga partai politik pendukung Ahok, yakni Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA — Musisi Ahmad Dhani menyindir sejumlah tokoh yang ia nilai mendukung Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta.
Sindiran bernada tudingan itu disampaikan Dhani ketika menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara.
Salah satu tokoh yang disindir Dhani adalah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Apa sih sejarah Ahok, apa sih sejarah Jokowi? Dia hanya pedagang mebel yang gagal ngurus ratusan karyawannya," ujar Dhani di Pasar Ikan, Rabu (17/8/2016).
Setelah menyindir Jokowi, Dhani lantas menjelek-jelekkan tiga partai politik pendukung Ahok, yakni Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura.
Bahkan, Dhani menyebut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga petinggi Partai Hanura, Wiranto, sebagai pengkhianat.
"Biarkan Golkar, Nasdem, mengusung Ahok, biarkan pengkhianat bersatu biar jelas tahun 2017 siapa pengkhianat, siapa yang mendukung rakyat. Biarkan Wiranto menulis sejarah dia, apakah prajurit atau pengkhianat. Kalau saya ketemu jenderal, saya akan bilang Wiranto pengkhianat," ujar Dhani.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga tak luput dari sindiran Dhani.
"Enggak usah memaksa PDI-P dan Megawati mendukung gubernur yang bukan Ahok. Biarkan Megawati menulis sejarahnya sendiri, apakah dia sejajar dengan Soekarno (Presiden pertama RI) atau berbanding terbalik," ujar Ahok.
Dhani juga menyindir Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Dhani, saat Luhut masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, ia melindungi kebijakan Ahok dalam mengizinkan reklamasi di Teluk Jakarta.
"Luhut pengkhianat. Saya mengatakan ini dan saya tidak takut mati," ujar Dhani.
Adapun Dhani merupakan salah satu tokoh yang cukup gencar menentang kebijakan penggusuran dan reklamasi yang dilakukan Pemprov DKI.
