Buruh Maritim Buat Surat Terbuka Bagi Presiden

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti yang menyatakan siap mundur dari jabatannya, bila sektor perikanan tangkap dibuka untuk para investor asing, direspon elemen masyarakat, salah satunya Perkumpulan Keluarga Besar Buruh Maritim (PKBBM).

PKBBM secara jelas menentang rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2016, tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang yang terrbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

"Kami Perkumpulan Keluarga Besar Buruh Maritim, menentang rencana revisi Perpres no 44 tahun 2016 tersebut, dan rencana mundurnya bu Susi,"kata ketua Pembina PKBBM Chairul Lukman didampingi Ketua harian PKBBM Agus Tomi, di Sekretariat Jalan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Palembang, Selasa (9/8/2016).

Menurutnya, rencana revisi Prepres tersebut, nantinya akan membuka peluang untuk mengambil hasil laut di Indonesia secara besar-besaran, sehingga nelayan Indonesia "mati".

"Kita minta revisi Perpres itu dibatalkan dan tidak usah direvisi, padahal selama ini sudah cukup baik. Kita lihat jika revisi ini, tidak menutup kemungkinan adanya mafia yang bermain untuk itu, dan kita tidak ingin terjadi,"ujarnya.

Chairul juga mengungkapkan, jika Prepres tersebut masih tetap revisi, kita akan menuntutnya dengan melakukan aksi turun ke jalan di Palembang, kemudian langkah selanjutnya Jakarta.

"Jadi, ini upaya kita memberikan dukungan moral kepada ibu Susi untuk tegar, dan kepada Presiden Jokowi untuk mempertahankan Susi. Karena selama ini sudah terbukti kinerja dan teruji, yang berpihak kepada nelayan,"capnya.

Agus Tomi berharap, tuntutan mereka tersebut bisa didengar dan dipenuhi pemerintah, mengingat apa yang telah dibuat Susi menjadikan nelayan Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal.

"Kita akan buat surat terbuka untuk pak Presiden Jokowi. Cukuplah emas, batubara, minyak sudah habis. Kalau ikan habis juga, maka akan susah nelayan dan masyarakat Indonesia,"tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memutuskan untuk menutup investasi disektor perikanan tangkap untuk investor asing.

"Kalau sampai perikanan tangkap diberikan ke asing, saya siap untuk mundur karena reforming perikanan untuk kepentingan sustainability," ujar Susi saat jumpa pers di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (4/8).

Sebagai gantinya, menteri nyentrik asal Pangandaran, Jawa Barat, itu sudah membuka selebar-lebarnya sektor pengolahan perikanan untuk investor asing.

Bahkan kata Susi, investasi di sektor tersebut bisa mencapai 100 persen siang. Saat ini sektor perikanan tangkap ditutup untuk investasi asing.

Pemerintah memberikan sektor tersebut untuk para nelayan dalam negeri. Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengkaji ulang investasi ke perikanan tangkap atau budidaya.

Padahal di dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), sektor perikanan tangkap sudah ditutup untuk investasi asing.