Kivlan Zen: PKI Sudah Terbentuk Sangat Rapi
Mantan Kepala Staf Kostrad (Kas Kostrad) TNI AD Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen menyarankan, Pemerintah Indonesia
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: M. Syah Beni
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,---Mantan Kepala Staf Kostrad (Kas Kostrad) TNI AD Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen menyarankan, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI), atas dugaan pembantaian pada tahun 1965 lalu.
Hal tersebut diungkapkan pria kelahiran Langsa Aceh itu, terkaitnya ancaman bangkitnya komunisme di Indonesia tidak sekonyong-konyong hadir. Tetapi akibat fasilitasi yang diberikan pemerintah berikan. Bahkan struktur PKI sudah terbentuk hingga ke desa.
Ia mengatakan yang bahaya ketika pemerintah meminta maaf secara resmi. Bila ini terjadi mereka akan bangkit. Komunisme akan bangun dan ada di mana-mana. Apa lagi Komunisme, yaitu PKI sudah terbentuk pada hingga desa.
"PKI sudah terbentuk sangat rapi dari pusat, provinsi, kecamatan hingga kelurahan dan desa. Nah, ketika maaf diberikan, bendera akan berkibar. Mereka akan mendaftarkan diri Menkumham. PKI pun terdaftar dan bisa ikut pemilu. Ini yang berbahaya," kata Kivlan disela-sela Dialog Kebangsaan dengan tema "Benarkah PKI Bangkit?" yang digelar oleh Lintas Politika Kamis (23/6/2016) di Hotel Amaris Palembang.
Diterangkan Kivlan, parahnya gerakan PKI saat ini sudah masuk semua lini. Dari Mahkaham Agung, partai politik, KPK hingga lembaga pemerintah lainnya. Ia mengatakan ketika komunisme sudah masuk melalui dan menggunakan demokrasi ini berbahaya. Mereka akan menghapus larangan terhadap PKI. Mereka akan merubah undang-undang dasar.
Bila ini terjadi bulan tidak mungkin akan terjadi perpecahan.akan terjadi kudeta.
"Tidak perlu minta maaf kepada PKI. Kalau mau ya minta maaf kesemua kejahatan yang terjadi. Bukan hanya kepada PKI saja. Itu saya setuju,"capnya.
Toh kata Kivlan eks dan anak keturunan PKI sudah bisa masuk disegala lini. Baik pemerintahan, politik serta lainnya. Dengan demikian tidak perlu ada permintaan maaf secara khusus.
Dalam diskusi terbatas tersebut Kivlan mengatakan kehadiran komunisme tak lain akibat pemerintah memberi angin segar ini terlihat dari simposium yang digelar di Jakarta di salah satu hotel.
Di hotel tersebut, digelar simposium yang menghadirkan para eks PKI serta keluarga PKI. Beberapa putusan yang penting diantaranya meminta pemerintah secara resmi meminta maaf kepada eks PKI. Juga meminta agar pemerintah memberikan kompensasi kepada korban. Mereka minta kompensasi kata Kivlan sebesar Rp 3 miliar untuk 3 juta orang.
Sementara itu Asisten IV Pemprov Sumsel Joko Imam Santoso mengatakan Lintas Politika selalu menggelar acara yang bergengsi. Ini dilihat dari dialog yang selalu digelar dan yang diundang pun berkelas.
"Apalagi saat ini ada disamping narkoba, korupsi anarkisme menjadi musuh bangsa. Untuk itu kedepan ia mengajak Lintas Politika menggelar acara lebih besar lagi dan lebih banyak,"pungkasnya.
