DPRD OKU Kunker ke BPS

TRIBUNSUMSEL.COM, BATURAJA - Komisi I DPRD OKU, menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Ogan Komering Ulu (OKU), Rabu (8/6).

Kunjungan kerja dewan ini terkait pendataan sensus ekonomi yang dilakukan BPS.

Kehadiran, Komisi I DPRD, di Ketuai Yoppie Sahruddin dan anggota DPRD lainnya, yakni Yudi Purna Nugraha, Irsan Audi dan Ledy Patra dan beberapa dewan lainnya.

Kedatangan Dewan ini disambut langsung Ketua BPS OKU, Ir Djoni dan jajaran.

Ketua BPS OKU, Ir Djoni menjelaskan memang benar tugas BPS sesuai UU merupakan melakukan pendataan secara sensus.

Sensus BPS ada tiga jenis sensus dilakukan 10 tahun sekali. Pertama Sensus Penduduk, kedua Sensus Pertanian dan yang terakhir kami lakukan yakni sensus ekonomi.

"Sensus ekonomi ini yang ke lima. Dimulai tahun 1976-2016. Sebab sensus ini dilakukan ditahun berakhiran 6. Sensus dilaksanakan, melingkupi aktivitas ekonomi kecil, menengag dan besar," kata Djoni, misalnya pertambangan dan penggalian, industri, pedagang listrik, gas, penjualan makan minum, tempat rekreasi.

"Dalam melakukan pendataan kali kesulitan dalam mempertanyakan omzet dan biaya. Sebab perusahaan agak sulit menjawab. Padahan, sensus ekonomi ini tidak ada kaitan dengan pajak, dan kerahasiaan dijagga, sesuai UU No 16 tahun 1997 tentang statistik. Jadi tidak usah takut menjelaskan omzet dan biaya," Katanya.

Dalam melaksanakan sensus ekonomi 2016 ini, ada beberapa perusahaan yang tidak koperatif.

"Kami tidak tahu apa penyebabnya. Sebab sat petugas kami datang mereka tahu, padahal harus dilakukan pendataan tanpa terkecuali," kata Djoni, misalnya Rumah Sakit DKT sampai sekarang petugas kami belum melakukan pendataan karena terkendala izin.

"Dalam melakukan sensus ini kami mengrekrud 348 Petugas. 259 petugas Pencaca Kapangan 90 pengawas atau pemeriksa lapangan.

Sebelum melakukan pendataan mereka menerima pelatihan terlebih dahulu," katanya.(rws)