Febrian: Sikap PDIP Menunjukkan Ada Persoalan Internal

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Arief Basuki Rohekan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG--Pengamat politik Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian menilai, sikap fraksi PDIP di DPRD Palembang yang abstain "menghilang" saat pemilihan Wakil Walikota (Pilwawako) Palembang, Jumat (3/6/2016), menunjukkan adanya persoalan di internal mereka saat ini.

Pasalanya, selama ini fraksi PDIP di DPRD Palembang termasuk ketua DPRD Palembang yang merupakan anggota fraksi PDIP, selalu menerima pencalonan dari dua calon yang ada, hingga verifikasi syarat administrasi dilengkapi.

"Jika anggota fraksi PDIP (8 orang) tidak hadir saat paripurna tersebut, pasti ada persoalan internal, apalagi selama ini juga digembor-gemborkan ada 2 SK rekomendasi dari DPP PDIP, sehingga dalam rekomendasi Finda itu ada faksi-faksi,"kata Febrian, Jumat (3/6/2016).

Dengan ketidak hadiran anggota dewan dari fraksi PDIP itu, menunjukkan jika sikap partai berlambang banteng dengan moncong putih tersebut, secara kepartaian tidak setuju, namun secara pribadi akan lain.

"Selama ini ketua DPRD sikapnya mendukung, namun saat pemilihan tidak hadir, dan ini menjadi pertanyaan,"ujarnya.

Meskipun begitu, Pembantu Dekan (PD) I Fakultas Hukum Unsri ini, menganggap jika proses itu sudah sesuai perundang-undangan, khususnya tata tertib (Tatib) DPRD Palembang, yang proses pemilihan memenuhi qourum (2/3 dari total anggota DPRD).

"Mekanisme jika ketua tidak hadir, bisa diganti dengan wakilnya, dan itu diatur dalam Tatib, serta tidak ada aturan yang ditabrak. Jikapun tidak setuju, hal itu tidak masalah dan tidak berdampak, pasalnya 37suara dari DPRD memilih ke Finda, sementara 4 suara ke Suhaili, tetap saja terpilih Finda, meskipun suara PDIP berjumlah 8 orang dialihkan ke Suhaili, dan fakta politik ini penting, serta yang terbaik. Sehingga, saya rasa hal itu tidak menjadi masalah,"terangnya.

Ditambahkan Febrian, dengan posisi politik PDIP yang sendirian beroposisi, jelas nanti akan tercipta peta politik, dan kewajiban moral kepala daerah (Wako dan Wawako) untuk merangkul mereka.

"Ketidak hadiran mereka (PDIP) harus disikapi bijak Wako, dan tugas wako untuk merangkul mereka,"pungkasnya.