Presiden Layak Copot Menteri yang Tidak Loyal

Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris‎ menilai perombakan atau reshuffle kabinet adalah sebuah keniscayaan.

Agus Suparto/Presidential Palaces
Presiden Joko Widodo usai mengadakan rapat pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba bersama Plt. Gubernur Sumatra Utara dan tujuh orang Bupati, Selasa (1/3/2016). Jokowi menyempatkan diri rehat sejenak di tepian Danau Toba. 

TRIBUNSUMSEL.COM-Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris‎ menilai perombakan atau reshuffle kabinet adalah sebuah keniscayaan.

Karena kita membutuhkan suatu pemerintahan yang efektif dimana mampu memberikan pelayanan maksimal untuk rakyat.

"‎Pentingnya presiden untuk mencopot anggota kabinet yang tidak layak," kata Syamsuddin dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4/2016).

Syamsuddin menuturkan, jika presiden ingin mengganti menteri di kabinet, hendaknya memiliki dasar yang kuat.

Ia mencontohkan, menteri yang memiliki kinerja tak jelas atau tak sesuai dengan program nawacita sudah selayaknya diganti.

"Atau menteri yang tidak ‎punya loyalitas dan tidak bisa bekerjasama dalam kabinet layak diganti. Atau menteri yang tidak memiliki loyalitas dalam pemerintahan, itu layak diganti," tuturnya.

‎Masih kata Syamsuddin, yang perlu diperhatikan dalam reshuffle adalah dilakukan sendiri oleh Presiden bukan pesanan dari ketua umum partai politik.

Menurutnya, Jokowi tidak mesti bergantung pada konsekuensi partai politik pendukung.

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved