Lima Raperda Inisiatif Pemprov Sumsel Mulai Dibahas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel melalu Gubernurnya Alex Noerdin telah menyampaikan lima rancangan pereturan daerah (Raperda) yang akan digodok b

Lima Raperda Inisiatif Pemprov Sumsel Mulai Dibahas
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Gubernur Sampaikan penjelasan terhadap 5 Raperda inisitif Pemprov Sumsel 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel melalu Gubernurnya Alex Noerdin telah menyampaikan lima rancangan pereturan daerah (Raperda) yang akan digodok bersama-sama pihak legislatif (DPRD) Sumsel.

Dimana penjelasan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, tentang lima Raperda itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Jumat (4/3/2016).

Kelima Raperda dimaksud, yakni Raperda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, kemudian Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumsel tahun 2006 - 2036.

Selanjutnya, Raperda tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Sriwijaya, dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumsel tahun 2016 - 2036.

Alex menerangkan, Raperda Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sangat dibutuhkan karena kebakaran hutan atau lahan di Sumsel acapkali terjadi di musim kemarau dengan sebaran titik api hampir di semua kabupaten/kota di Sumsel.

Dampaknya kata orang nomor satu di Sumsel itu, sangatlah luas, yaitu terjadi kerusakan lingkungan dan ekosistemnya yang menimbulkan kerugian secara ekonomis dan asap yang ditimbulkan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesehatan masyarakat.

"Selanjutnya, kami harap kiranya terhadap lima Raperda ini dapat dibahas melalui tahapan pembicaraan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama guna ditetapkan menjadi peraturan daerah dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," harapnya.

Sementara itu, rapat paripurna DPRD Sumsel yang dihadiri langsung ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda dan dihadiri oleh Anggota DPRD Sumsel, Ketua BNN Sumsel, Kapolda Sumsel Irjen Joko Prastowo, Pangdam II/Swj Mayjen TNI Purwadi Mukhson, dan jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

Dijelaskan pihak legislatif, sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (3) huruf a angka 2 peraturan DPRD Sumsel nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumsel, perlu disampaikan pemikiran dan tanggapan oleh para anggota dewan dalam bentuk pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Sumsel.

"Selanjutnya untuk memberi kesempatan kepada masing-masing fraksi menyiapkan tanggapannya atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap lima Raperda, maka rapat paripurna XV pembicaraan tingkat pertama ini saya schors sampai dengan hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016," ujar pimpinan DPRD Sumsel saat itu.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved