Honorer K2 Harus Istiqomah Dan Jangan Anarkis

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Arief Basuki Rohekan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Bentuk perhatian dan simpati atas perjuangan honorer K2, juga ditunjukan para "senator" anggota DPD RI asal Sumsel Siska Marleni, saat menghadiri pelepasan keberangkatan Forum Komunikasi Tenaga Honorer Kategori 2 (FKTHK2) Sumsel ke Jakarta beberapa waktu lalu, yang juga dihadiri oleh Ketua dan pengurus PGRI Kota Palembang.

Dalam setiap pertemuan dengan pimpinan, pengurus, dan anggota honorer K2 Siska menyampaikan pesan agar tetap harus istiqomah dan jangan berbuat anarkis.

“Melakukan tindak anarkis hanya akan mencederai perjuangan rekan-rekan yang telah dilakukan dengan pengorbanan yang tidak sedikit,”kata Siska Marleni.

Pernyataan tersebut disampaikan Siska Marleni dalam setiap kesempatan bertemu dan berdialog dengan pimpinan, pengurus, dan anggota FKTHK2 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Hal ini sebagai apresiasi dan dukungan moril atas perjuangan yang telah dilakukan.

Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang anggota DPD RI, Siska dapat menyerap aspirasi dari siapapun, kapan pun dan dimanapun. Hal tersebut tidak terlepas dari perjuangan DPD RI di wilayah kebijakan. Terkait dengan hal tersebut, bentuk perhatian dilakukan dengan menghadiri Konsolidasi Nasional IV Forum Honorer Kategori 2 Indonesia yang juga dihadiri oleh Arteria Dahlan anggota DPR RI Komisi 2 pada 16 Januari 2016 di Asrama Haji Palembang.

Kegiatan berikutnya menggelar dialog publik tentang APBN-P 2016 khususnya pengeluaran bidang pendidikan pada 31 Januari 2016 di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sumatera Selatan. Selain Siska Marleni, turut hadir nara sumber: Prof. H. Didik Susetyo akademisi FE Unsri, H. Sutarman dari Disdik Provinsi Sumsel, dan Syahrial sebagai Ketua FKTHK2 Sumsel.

Turut hadir 100 pengurus dan anggota FKTHK2 Sumsel dan seluruh kaabupaten/kota di Sumsel. Melalui kegiatan ini, Siska dapat menyerap aspirasi dan mendengar langsung permasalahan honorer K2 di Sumsel serta selaras dengan tugas, fungsi dan wewenang Komite IV yang membidangi APBN. Permasalahan ini berhubungan langsung dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.