Kok yang Urus Kereta Cepat Menteri BUMN ?

Indikasi pertama, Faisal mengatakan, pejabat yang mengurusi kereta cepat sejak awal bukanlah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, melainkan Menteri BUM

TRIBUN JABAR/BUKBIS CANDRA ISMET BEY
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berbincang bersama Gubernur Jawa Barat berjalan pada acara peletakan batu pertama pembangunan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta di Desa Mandalasar, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/1/2016). Proyek kereta cepat Bandung-Jakarta merupakan hasil kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok tersebut direncakanan selesai pada tahun 2018 dan diharapkan bisa beroprasi pada awal 2019. 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi dan politik Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, menilai, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang baru diresmikan pada Kamis (21/1/2016) kemarin dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo, hanyalah akal-akalan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Indikasi pertama, Faisal mengatakan, pejabat yang mengurusi kereta cepat sejak awal bukanlah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, melainkan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Faisal menengarai, ada kepentingan terselubung (vested interest) yang sedang dimainkan Rini.

"(Soal vested interest di blog) sebut saja Rini Soemarno. Ini apa hubungannya? Bagaimana dulu deal-nya? Oke bukan Pak Jonan? Kok yang ngurus kereta api enggak diajak? Kok yang ngurusin kereta api Menteri BUMN?" kata Faisal saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam PLN Outlook 2016 di Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Indikasi kedua, lanjut Faisal, BUMN dianggap memiliki kepentingan dengan investor utama kereta cepat, yakni China.

Dia menengarai, ada kaitan antara proyek puluhan triliun itu dan pinjaman yang diberikan China Development Bank (CDB) kepada tiga bank pelat merah, yakni Mandiri, BNI, dan BRI.

"Apa kaitannya dengan pinjaman yang dikasih ke Mandiri, BNI, dan BRI yang masing-masing 1 miliar dollar AS? Ini hubungannya apa? Jadi, menurut saya, ini harus dibuka dan terang benderang supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya, oleh para menterinya," kata dia lagi.

Terakhir, dia juga menilai, sinergi BUMN yang digembar-gemborkan dalam proyek ini tidak dapat dijadikan pembenaran bahwa kereta cepat tidak dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Jadi, akal-akalan, pemerintahnya membiayai BUMN lewat PMN (penyertaan modal negara). Jadi, APBN juga. Saya enggak suka kalau akal-akalan kayak begini. Jadi, perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno," tandas mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu. (Estu Suryowati)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved