Legislatif Beri Lampu Hijau Pembentukan Provinsi Sumselbar

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Arief Basuki Rohekan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Pimpinan legislatif atau DPRD Sumsel memberikan "lampu hijau", dalam upaya pembentukan provinsi Sumatera Selatan Barat (Sumselbar), dari pemekaran Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini.

"Jika itu (pemekaran) keinginan masyarakat, kenapa tidak kita dukung dan ibaratnya kita memberikan lampu hijau untuk menyiapkannya,"kata ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda didampingi Wakil Ketua Nopran Marjani, Selasa (22/12/2015).

Menurut Nopran, sebagai seorang yang mempelopori pembentukan provinsi baru tersebut, diharapkan nantinya pelayanan publik jadi efektif dan pemerataan pembangunan berjalan. Dimana beberapa Kabupaten/kota yang tergabung dalam provinsi Sumselbar tersebut terdapat 8 daerah, yaitu PALI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas (Mura), dan Musi Rawas Utara (Muratara).

"Alasannya, karena wilayah provinsi Sumsel ini cukup luas, sebab kalau berkendaraan darat dari Pagar Alam ke Palembang bisa ditempuh 7 jam, dan belum lagi terjebak macet. Maka untuk efektifitas pelayanan publik itu dibentuk provinsi baru,"jelasnya.

Politisi Gerindra ini mengaku, wacana pemekaran tersebut sudah diperhitungkan, mengingat daerah yang dibentuk nanti akan didukung Sumber Daya Alam (SDA) yang baik, seperti batubara, minyak, gas dan perkebunan serta pariwisata, termasuk sumber daya manusia yang ada juga dianggap memadai.

"Kalau saya lihat, ini memang sudah bisa dimekarkan, karena lebih dari lima kabupaten/kota yang tergabung, dan jumlah penduduknya lebih dari 3 juta jiwa. Dimana provinsi Jambi dan Bengkulu sendiri jumlah penduduknya masing-masing kurang dari 3 juta jiwa,"terangnya.

Disinggung soal progrees pembentukan provinsi baru tersebut, Nopran yang duduk sebagai pimpinan DPRD Sumsel yang merupakan wakil rakyat dari Daerah pemilihan (Dapil) VII Sumsel yang meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan kota Pagar Alam ini, mengungkapkan ia sedang menghimpun dukungan dari masyarakat secara luas, agar nantinya bisa diperjuangkan lewat DPRD dan senayam

"Proses sekarang kita lagi menghimpun tokoh-tokoh daerah untuk pemekaran tersebut, baik tokoh politisi, adat, masyarakat, pemuda dan kepala pemerintahan daerah di delapan kabupaten/kota yang ada di Sumsel. Kalau sudah terhimpun, maka kita bertemu kepala daerah, dan saat ini sudah ada sinyal dukungan secara lisan setuju, baru kita membentuk presidium pemekaran provinsi Sumselbar,"tuturnya, seraya menyatakan daerah yang tergabung nanti terletak diarah matahari tenggelam.

Disinggung wacana pemekaran tersebut nantinya hanya akan menghasilkan raja-raja baru, dan hanya kepentingan politik jelang Pemilihan Gubernur 2018 mendatang, Nopran membantahnya.

"Tidaklah untuk bagi kekuasan, tetapi untuk mempermudah admisnistrasi kepemerintah provinsi dan pemerataan pembangunan, serta memaksimal SDA yang ada dan selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal,"capnya, seraya menyindir Pemprov Sumsel yang selama ini hanya fokus melakukan pembangunan di kota Palembang.

Dilanjutkan Nopran, ia yakin jika nantinya terbentuk provinsi Sumselbar tersebut, akan mempercepat pembangunan di kabupaten/kota yang ada.

"Untuk pemekaran itu, membutuhkan waktu panjang, perlu kajian, pembahasan, dan bisa saja periode Gubernurl pak Alex baru membicarakannya saja. Sedangkan pelaksanaannya, bisa pada saat Gubernur lainnya. Sampai saat ini, tokoh-tokoh masyarakat dan mantan kepala daerah sudah kami minta dukungan dan pembicaran terlebih dahulu, dimana kabupaten/kota yang ada secara tidak langsung cenderung setuju, seperti Kabupaten Mura, dan Lubuk Linggau sudah setuju,"pungkasnya yang diamini Giri Ramanda.