Luhut Menilai Permintaan Saham Freeport Aneh
Permintaan saham itu diduga dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menilai aneh jika Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid meminta 20 persen saham Freeport ke Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Permintaan saham itu diduga dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Tidak mungkin bagi-bagi saham ke individu. Kita melihat itu jadi lelucon karena sesuatu yang enggak mungkin," kata Luhut saat bersaksi di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).
Hal tersebut disampaikan Luhut menjawab pertanyaan Anggota MKD dari Gerindra Supratman Andi Agtas.
Supratman bertanya apakah mungkin Novanto dan Riza meminta saham 20 persen. Sebab, menurut dia, nilai saham itu hampir setara dengan Rp 1,7 miliar dollar Amerika Serikat.
"Saya tentara hidup dengan penuh logika. Saya pengusaha juga sekarang. Kalau Freeport memberi saham 20 persen kan prosesnya enggak semudah itu. Harusnya dbicarakan dengan Freeport di New York," ucap Luhut.
Luhut mengaku tidak tahu soal namanya yang disebut-sebut dalam percakapan permintaan saham itu. Dia meminta anggota MKD untuk menanyakan langsung ke Riza dan Novanto.
Presiden Jokowi sebelumnya meluapkan kemarahannya setelah membaca transkrip pembicaraan secara utuh percakapan yang direkam Maroef.
Jokowi baru sempat membaca transkrip pembicaraan pada Senin (7/12/2015).
Pada Senin petang, Jokowi sempat memberi pernyataan kepada media mengenai persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Saat itu, Jokowi masih terlihat tenang.
Namun, raut wajah dan suaranya mendadak berubah ketika ditanya mengenai proses persidangan yang berjalan di MKD.
"Saya tidak apa-apa dikatakan Presiden gila! Presiden sarap, Presiden koppig, tidak apa-apa. Tetapi, kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Tidak bisa. Ini masalah kepatutan, kepantasan, moralitas. Itu masalah wibawa negara," ungkap Jokowi dengan nada tinggi.
