Soal Wawako Palembang, Fraksi Desak Pimpinan DPRD Konsultasi Ke Kemendagri

memang dalam pemilihan wakil walikota ataupun wakil kepala daerah lainnya sejak diberlakukan uu no 8/2015

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Weni Wahyuny
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Sekretaris komisi II DPRD kota Palembang Chandra Darmawan 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--- Ketua fraksi Hanura Amanat Nasional Bulan Bintang (HANBB) di DPRD Palembang Chandra Darmawan, menyatakan masih simpang siurnya aturan yang dipakai dalam pemilihan Wawako nanti, diperlukan pimpinan dewan Palembang untuk melakukan konsultasi ke Kemendagri, agar dalam pemilihan nanti tidak menyalahi aturan yang ada.

"Sekarang ini tinggal unsur pimpinan DPRD Palembang melakukan konsultasi dan koordinasi Kemendagri segera, dengan jemput bolalah. Mengenai aturan mana yang akan menjadikan dasar pemilihann wakil walikota Palembang,"katanya, Rabu (7/10/2015).

Sepengetahuan Chandra, memang dalam pemilihan wakil walikota ataupun wakil kepala daerah lainnya sejak diberlakukan uu no 8/2015. Sesuai pasal 174 dalam hal Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, Wako/Wawako tidak dapat menjalankan tugas sebagaimabana psl 173, ayat (1) dilakukan penngisisian jabatan oleh DPRD setingkatnya.

Dalam ayat (2) Parpol atau gabungan parpol pengusung mengusulkan 2 pasang calon kepala daerah, ke DPRD untuk dipilih. Dan pada pasal (4) DPRD melakukan proses pemilihan sesuai ayat (2 dan 3) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Sementara dalam pasal 176 (1) dalam hal Wagub, Wabup, Wawako berhalangan tetap, berhenti atau diberhentikan. Pengisian Wagub, Wabup, Wawako dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing DPRD baik Provinsi, kabupaten/kota. Berdasarakan usulan parpol/ gabungan parpol pengusung.

"Jadi, tidak ada dalam uu itu harus mendapatkan persetujuan kepala daerahnya (Gubernur, Bupati/Wako) untuk menentukan dua nama untuk disodorkan ke DPRD agar dilakukan pemilihan. Melainkan Parpol bisa mengusulkan sendiri usulannya atas kesepakatan partai pengusung dan pengusul,"tandasnya.

Ditempat yang sama, anggota DPRD Palembang komisi I Hidayat Komsu tak mempermasalahkan siapa nanti yang akan duduk sebagai pendamping Harnojoyo. Namun secara umum, harus memiliki kapabilitas dan bersinergi dengan wako.

"Karena kapabilitas Wawako selama ini hanya ban serep Wako, kalau Wawako tidak punya kapabilitas yang baik otomatis maka akan tersingkir dan jadi ban serep, sehingga nantinya punya hak yang sama dihadapan rakyat. Jika ada partai pengusung nanti mengeluarkan dua nama, itu tidak etis, berarti dia bimbang memilih yang mana,"terang politisi Hanura ini.

Tags
Harnojoyo
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved