Kabut Asap Melanda Sumsel
Sumsel Diserang Asap, Dewan Ramai-Ramai Kunker
Pantauan Tribun Sumsel.Com, kantor wakil rakyat terhormat yang terletak di Jalan POM IX Kampus tersebut, nampak lenggang seperti tidak bertuan.
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Weni Wahyuny
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Arief Basuki Rohekan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,---Disaat perekonomian Indonesia sedang melambat, dan permasalahan serangan kabut asap yang melanda Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) khususnya kota Palembang, dari 75 anggota DPRD Sumsel periode 2014-2019 mayoritas memilih Kunjungan Kerja (Kunker), dibanding menangani permasalahan yang menimpa rakyat.
Pantauan Tribun Sumsel.Com, kantor wakil rakyat terhormat yang terletak di Jalan POM IX Kampus tersebut, nampak lenggang seperti tidak bertuan.
Hanya terlihat sejumlah staff sekretaris DPRD Sumsel saja, sementara tidak ada yang "menjaga" stand by untuk menunggu satupun wakil di kantor yang berada dipusat kota Palembang tersebut.
"Tidak ada pimpinan kak, tadi ada pak Chairul S Matdiah (wakil ketua), tetapi sudah pulang hanya sebentar saja, sementara yang lain berangkat Kunker (Kunjungan Kerja),"kata salah satu staf DPRD Sumsel yang namanya tidak mau disebutkan.
Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel Masitoh Rapdawati menerangkan, saat ini memang ada kegiatann diluar Provinsi yaitu DKI Jakarta, sejak Senin (28/9/2015).
Dimana komisi I melakukan Kunker ke kantor Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri dalam rangka konsultasi tentang percepatan penerbitan Permendagri tentang batas daerah. Komisi II ke kantor Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka study komparatif terhadap penerapan teknologi hilirisasi industri.
Kemudian komisi III ke kantor Graha Sumsel PD Swarna Dwipa dan Lapangan Graha Sumsel di Jakarta dalam rangka membahas Raperda tenatang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Lalu, Komisi IV ke kantor pusat PT Riaryani untuk membahas permasalahan perizinan dan pendistribusian hasil pertambangan.
Sementara, Komisi V melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dalam rangka konsultasi tentang fungsi pengawasan perguruan tinggi swasta di Sumsel.
