Sosialiasasi Empat Pilar Sasar Pondok Pesantren
Nara sumber sosialisasi ini adalah Aflatun Muchtar, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, dengan judul materi
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Weni Wahyuny
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Arief Basuki Rohekan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Anggota MPR RI dari unsur DPD RI, Siska Marleni, untuk sekian kalinya menggelar kegiatan Sosialisasi MPR. Namun, sosialisasi yang ini dilakukan dalam rangka memasyarakatkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan yaitu, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menyasar pondok pesantren yang ada di Sumsel.
Sosialisasi dilaksanakan, beberapa waktu lalu di Pondok Pesantren Ma’ariful Ulum Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.
Nara sumber sosialisasi ini adalah Aflatun Muchtar, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, dengan judul materi
“Empat Pilar Kebangsaan, Membangun Masyarakat yang Agamis, Humanis, Bersatu, dan Berkarakter Mulia”. Sosialisasi dihadiri Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ma’ariful Ulum Drs. KH. Amin Dimyati Hamzah, S.H., para ustadz, ustadzah, tenaga kependidikan, dan siswa-siswi.
Dalam sambutannya, Siska Marleni menegaskan agar peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan dengan baik agar pengetahuan yang diperoleh dapat disampaikan kepada komponen masyarakat yang lain.
“kegiatan ini dilaksanakan dalam format jumlah peserta yang terbatas dan terpilih, maka peserta sosialisasi yang terpilih dapat menyebarkan pengetahuan tentang empat pilar kebangsaan kepada komponen masyarakat di lingkungannya,"ujarnya.
Senada dengan nara sumber, Siska Marleni menegaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang agamis, humanis, bersatu, dan berkarakter mulia melalui 4 pilar kebangsaan, maka 4 pilar kebangsaan tersebut harus disosialisasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Langkah-langkahnya dapat dilakukan melalui, pendidikan formal dan non formal baik di sekolah maupun diluar sekolah. Pendekatan struktural, yaitu melalui pejabat seluruh tingkatan mulai RT sampai Gubernur, Ormas dan parpol dan organisasi pemuda, serta pendekatan hukum,”pungkasnya.
