Presiden Joko Widodo Diminta Mencopot Rini Soemarno
Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster bertuliskan: BUMN Milik Rakyat Bukan Milik Mafia!!!, BUMN Ujung Tombak Perekonomian Nasional Bukan Sapi
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.
Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster bertuliskan: BUMN Milik Rakyat Bukan Milik Mafia!!!, BUMN Ujung Tombak Perekonomian Nasional Bukan Sapi Perahan dan Bu Rini Kembalilah ke Nawacita, Kalau Tidak Mampu Mundur!!!
Rhugby AS selaku koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa selama ini BUMN sudah terbukti menjadi tulang-punggung perekonomian di sejumlah negara, termasuk Tiongkok.
Namun di Indonesia sejumlah BUMN papan atas dibiarkan terus merugi akibat kesalahan manajemen dan dugaan adanya kepentingan melekat yang membuat sejumlah BUMN dibajak oleh 'mafia' bisnis yang bertahun-tahun hidup dari tidak optimalnya pengelolaan itu.
"Dengan dasar itulah, kami meminta Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Rini Soemarno dari jabatannya," ujar Rhugby di Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Menurutnya, dibutuhkan Menteri BUMN yang bersih dari kepentingan melekat (vested-interested) sehingga mampu bertindak tegas untuk mewujudkan BUMN yang handal dalam menjalankankan fungsi strategis sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang.
"Rini Soemarno bukan figur yang tepat menduduki posisi Menteri BUMN," katanya.
Ke depannya, kata Rhugby, Presiden Jokowi harus mencari figur yang tepat guna menggantikan Rini Soemarno.
"Menteri BUMN sejatinya selain profesional, berintegritas juga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," ujarnya.
Inilah enam alasan Menteri BUMN Rini Soemarno harus dicopot:
1. Rekam jejak Rini Soemarno yang diragukan sebagai pribadi yang bersih dan terbebas dari kepentingan mafia perekonomian yang menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia. Selain itu selama menjabat jabatan publik sebelumnya tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan dari seorang Rini Soemarno, selain bagi-bagi kuota ekspor dan impor yang hanya menguntungkan segelintir orang.
2. Munculnya indikasi yang kuat, Rini Soemarno membangun kekuatan (ekonomi dan politik) melalui "sentralisasi" penunjukan pejabat-pejabat BUMN (direksi dan komisaris) yang kesemuanya (termasuk perusahaan Tbk) diputuskan oleh dirinya.
3. Konsekuensi dari point kedua, Rini Soemarno memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan, sehingga daya kritis lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, khususnya yang terkait dengan pengawasan seperti DPR serta penegakan hukum, menjadi tumpul sehingga sepak terjang Rini Soemarno di Kementerian BUMN tidak terkontrol.
4. Tidak terkontrolnya kinerja kementerian BUMN tentu saja sangat membahayakan perekonomian Indonesia, mengingat besarnya asset BUMN dan fungsi-fungsi strategis yang (mestinya) diemban oleh perusahaan negara.
5. Penempatan orang di sejumlah pos-pos jabatan BUMN yang tidak sesuai dengan keahliannya, seperti misal Kepala Bulog yang berlatar-belakang perbankan, dan lainnya, sehingga BUMN diragukan mampu menjalankan fungsi strategisnya sebagai tulang punggung perekonomian negara.
6. Dengan demikian BUMN akan terus menjadi sapi perah kekuatan-kekuatan bisnis yang berada di belakang RIni Soemarno, sehingga akan terus merugi tanpa membawa dampak apapun terhadap kesejahteraan masyarakat.
