Pahri Perketat Pengawasan ADD

TRIBUNSUMSEL.COM, SEKAYU - Program unggulan Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari menganai Anggaran Dana Desa (ADD) sepertinya mulai terdapat celah untuk dimanfaatkan oknum-oknum kades untuk diri sendiri. Karena telah ada beberapa Kades yang tengah diperiksa jajaran Kejari Sekayu karena menyelewengkan dana Desa tersebut.

Untuk itu, agar program ADD tersebut memang tepat sasaran, Pahri berjanji akan memberikan pengawasan secara ketat terhadap kinerja Kepala Desa, terutama dalam pengelolaan anggaran alokasi dana desa (ADD) 1 miliar 1 Desa.

“Kades harus diawasi secara ketat, karena dalam pelaksanaannya selama ini program ADD 1 miliar 1 Desa diduga ada yang disalahgunakan atau tidak tepat sasaran,” ujar Pahri saat dibincangi, kemarin (22/9/2014)

Orang nomor satu di Bumi Serasan Sekate ini mencotohkan, salah satu implementasi dana ADD yang tidak tepat sasaran yakni adanya pembangunan jalan setapak di salah satu desa yang tempatnya tidak sesuai. “Ada pembangunan jalan setapak menuju kebun Kades, ini sangat tidak sesuai peruntukkan dan dinilai menyalahi aturan karena tidak menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat,” terang dia.

Di dalam aturan, lanjut dia, ADD dimanfaatkan untuk dua hal yakni pembangunan infrastruktur dan ekonomi kreatif, dimana tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Kalau ada pembangunan atau program yang tidak sesuai, tolong dilaporkan ke kita. Karena ADD ini untuk rakyat,” kata dia.

Selain itu, Pahri juga menegaskan, pihaknya sangat mempersilahka jika pihak yang berwenang, baik Kejari Sekayu ataupun Kepolisian melakukan pemeriksaan program ADD 1 miliar 1 Desa. “Kita terbuka jika pihak berwenang melakukan pemeriksaan, kita silahkan saja dan tidak ada masalah,” ucap Pahri.

Pahri menambahkan jika dalam pemeriksanan tebukti ada yang melakukan penyimpangan, maka pihaknya tidak akan segan-segan mengajukan hal tersebut ke ranah hukum untuk ditindak tegas.

Sementara itu, Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi mengimbau seluruh masyarakat untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan program ADD. “Program ADD 1 milyar 1 Desa itu bermuara pda demokrasi desa. Dimana desa bukan hanya sebagai objek, namun menjadi pelaku secara langsung dalam pembangunan,” terang dia.

Dengan program tersebut, lanjut dia, apa yang dibutuhkan masyarakat, terutama dalam hal infrastruktur dapat terwujud secara langsung dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dengan begitu, upaya Pemkab Muba untuk mewujudkan pembangunan yang merata dapat tercapai. “Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program ADD ini. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan benar-benar tepat dan bermanfaat,” tandas dia. (candra okta della)