Merdeka itu Kalau Indonesia Lepas dari Korupsi

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai bahwa Indonesia sudah merdeka jika telah melepaskan dirinya dari tindak pidana korupsi. Karena itu di usia ke 69 kemerdekaan RI ini, Bambang mengajak agar semua dapat memaknai substansi kemerdekaan dengan interpertasi yang baru.

"Kemerdekaan juga baru dapat bermakna substantif bila masyarakat, serta penyelenggara negaranya, (baik legislatif, eksekutif, dn yudikatif) punya komitmen kuat tidak bersikap dan berprilaku, koruptif, kolusif dan nepotistik," kata Bambang kepada wartawan, Minggu (17/8/2014).

Menurut Bambang, saat ini tantangan kemerdekaan yang paling konkret adalah harkat kemanusiaan belum optimal dimuliakan, keadilan dan kesejahteraan rakyat yang belum sepenuhnya terwujud.

Salah satu penyebab utamanya, terang Bambang adalah belum ditaklukannya korupsi konstitusi, dimana penyelenggara negara mengingkari dan menyalahgunakan mandat konstitusi untuk wujudkan daulat rakyat, hukum dan kemanusian.

"Proklamasi Kemerdekaan ke-69 RI harus dijadikan momentum untuk konsolidasikan tekad dan upaya yang kuat guna wujudkan daulat rakyat, daulat hukum dan daulat kemanusiaan sepenuhnya," kata Bambang.

Menurut Bambang tanggungjawab mensejahterakan masyarakat tidak hanya dipikul pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa. Caranya, lanjut Bambang, dengan mendeklarasikan 'Indonesia Dahsyat' menuju bangsa yang jujur dan amanah.

"Presiden atau pemerintahan baru bersama seluruh elemen masyarakat dituntut untuk mewujudkan marwah dan amanat konstitusi secara bersama. Rakyat sudah cukup lama (setidaknya 69 tahun) menjadi obyek kekuasaan dan diperdayakan oleh kepentingan sempit penguasa yang tidak amanah," kata Bambang.
Edwin Firdaus