Kanal

Pembangunan Tugu Perbatasan Kembali Picu Sengketa Batas Muba dan Muratara, Kemendagri Menengahi

Foto Ilustrasi : Kantor Bupati Muba - http://sipp.mubakab.go.id

Hanya saja, hasil pengukuran tim tidak disetujui Pemkab Muba. Hasil mediasi pun, kedua wilayah tetap pada pendiriannya.

Pemkab Muratara tetap mengacu pada Permendagri No 76 Tahun 2014. Sementara Penkab Muba mengacu ke UU pembentukan Kabupaten Muratara.

"Kami disini hanya menengahi perselisihan ini. Namun, jika keduanya masih bersikeras juga, terpaksa diselesaikan di tingkatan Kemendagri," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, karena untuk angka pastinya ia tak hafal maka menurutnya luas wilayah yang disengketakan sekitar 12 ribu hektar.

Baca: Heboh SMK Swasta di Batam Sediakan Sel Tahanan Bagi Siswa Nakal,KPAI : Ada Hukuman Fisik

Baca: Duel 2 Juru Kunci Gojek Liga 1, PSMS Medan Makin Terpuruk Setelah Kalah dari Tamunya PSIS Semarang

Yaitu antara Kabupaten Muara Enim-Lahat, Muara Enim-OI dan OKI-Banyuasin. Tapi kalau ketiga wilayah tersebut memang belum ada Permendagrinya. Nantinya hasil rapat ini akan dilaporkan ke pimpinan.

Sementara itu, Asisten I Pemkab Muba, Rusli mengatakan konflik yang terjadi antara Pemkab Muba dan Muratara didasari dari rencana Pemkab Muratara yang akan membangun tugu perbatasan di wilayah yang disengketakan.

Hasil mediasi yang dilakukan Pemprov belum menemukan titik temu. Baik Pemkab Muba dan Muratara tetap pada pendiriannya masing-masing.

"Pada dasarnya Pemkab Muba tetap menolak pembangunan tugu batas daerah yang bakal dilakukan Pemkab Muratara. Hal ini sesuai dengan keputusan bersama Pemkab Muba dan DPRD Muba yang menolak Permendagri nomor 76 serta Surat Telegram Gubernur Sumsel," katanya.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Wawan Perdana

Gadis di Sumbar Diperkosa Teman Pacar saat Kelelahan Mendaki Gunung hingga Akhirnya Tewas

Berita Populer