Kanal

KPU PALI Tegas, Jadi Caleg Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) Harus Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Sejumlah lintas Parpol di PALI datang ke sekretariat KPUD PALI. Menanyai surat? edaran KPUD PALI tentang TKS wajib mengundurkan diri. - Tribun Sumsel/ Ari Wibowo

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Ariwibowo

TRIBUNSUMSEL.COM,PALI-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tetap meneruskan surat edaran dari KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tentang Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) atau honor Pemerintah Daerah (Pemda) PALI untuk mengundurkan jika menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD PALI.

Informasi itu disampaikan Ketua KPUD PALI Hasyim.

Menurut Hasyim, setelah konsultasi dengan KPU Provinsi Sumsel, maka surat edaran TKS mengundur diri tetap dilanjutkan.

"Setelah kita konsultasi dengan KPU Sumsel maka surat edaran TKS yang Caleg tetap mengundurkan diri dari TKS karena TKS digaji oleh APBD," kata Hasyim ketika dijumpai awal pekan ini.

Baca: Pengunjung Senang Tukar Sampah Plastik dengan Hadiah Menarik di Taman Wisata Punti Kayu Palembang

Baca: Anggota DPRD OI Cungkil Jalan Pakai Linggis, Temukan Kualitas Proyek Rp 5,8 M Tidak Sesuai Rencana

Masih kata Hasyim, KPUD PALI tidak akan investigasi Caleg yang berstatus TKS atau honor.

Namun, jika ada laporan resmi tertulis maka akan menindaklanjuti laporan dari warga terhadap TKS tetap calon legislatif yang belum membuat pernyataan mengundurkan diri.

"Kalau ada laporan tertulis dan resmi dari masyarakat kita, tetap menindaknya, tapi kalau laporan berbentuk seperti surat kaleng atau melalui Sosial media tidak gubris laporan itu," jelas Hasyim.

Sebelumnya, sejumlah partai politik di Kabupaten PALI beramai-ramai mendatangi Sekretariat KPUD Kabupaten PALI, di Jalan Merdeka km 9 Talang Kelapa kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, Senin (3/9/2018).

Baca: Hasil Pertandingan Timnas Indonesia Vs Mauritius, Gol Evan Dimas di Menit Akhir Bawa Kemenangan

Baca: Tren Eyelash Extension Apakah Bahaya Bagi Mata? Ini Penjelasan Dokter Mata

Sejumlah parpol tersebut antara lain, Demokrat, Nasdem, Hanura, Golkar, PDIP, PBB, PPP, PAN, dan PKB.

Kedatangan sejumlah parpol di Bumi Serepat Serasan itu bertujuan untuk mengklarifikasi surat edaran dari KPUD Kabupaten PALI per tanggal 29 Agustus 2018 mengenai setiap bakal calon legislatif yang berstatus tenaga honorer wajib mengundurkan diri.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten PALI Devi Harianto, SH MH yang dalam kesempatan ini menjadi koordinator parpol mengatakan bahwa surat edaran yang dikirimkan KPUD PALI seolah-olah telah menjebak parpol yang ada di Bumi Serepat Serasan.

"Surat edaran tersebut dikeluarkan setelah setiap bakal calon sudah dinyatakan memenuhi syarat (MS). Artinya KPUD PALI dalam hal ini seolah-olah menjebak parpol. Kalau dari awal aturan itu diterapkan, tidak mungkin bagi parpol di PALI mengusung Bacaleg yang bekerja sebagai tenaga honorer," kata politisi Demokrat.

Penulis: Ari Wibowo
Editor: Wawan Perdana

Dijual untuk 'Nikah Bayaran' ke Cina, 11 Wanita Indonesia Disiksa Bak Hewan, Hukum Hambat Kepulangan

Berita Populer