Kanal

Berita Politik Hari Ini, Fahri Hamzah Minta Jokowi Belajar dari Korsel Untuk Pembubaran KPK

Presiden Joko Widodo dan rombongan bikers saat melakukan touring menggunakan motor chopper miliknya di Sukabumi - ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTO

TRIBUNSUMSEL.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, berpesan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Seoul, Korea Selatan, Minggu (9/9/2018).

Baca: Berita Penerimaan CPNS 2018-Formasi Tenaga Pendidik 122.454, Kebutuhan Guru Daerah Paling Banyak

Tidak hanya menjalani kerjasama ekonomi, tetapi juga mempelajari sejarah pembubaran Korean Independent Commision Against Corruption (KICAC).

Baca: Berita Politik Terkini, Partai Bermain Dua Kaki di Pilpres 2019, Ini Alasannya

KICAC dijelaskan Fahri Hamzah setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Layaknya pemerintah Korea Selatan terhadap KICAC, pembubaran KPK katanya diperlukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan hukum dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

Baca: Dulu Kawan, Kini Jadi Lawan di Pilpres, Detik-detik Erick Thohir dan Sandiaga Uno Akhirnya Pelukan

KICAC yang awalnya digunakan rezim pemerintah Korea Selatan dalam berpolitik katanya dilebur bersama dengan lembaga hukum lainnya. KICAC pun dirubah namanya menjadi Anti Corruption and Human Right Commision (ACRC).

Baca: Kocak, Iwan Fals Kembali Buka Poling Pilpres 2019, Tapi Pasangannya Ditukar Bgini Hasilnya

"Bertolak ke Seoul, Korea Selatan, untuk kunjungan kenegaraan hari ini. Di sana, saya dan Presiden Moon Jae-In akan membahas penguatan kerja sama kedua negara di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Mohon doa semoga perjalanan ini membawa berkah bagi Indonesia," tulis Jokowi pada Minggu (9/9/2018). 

"Pak, Saya titip: Pelajari sejarah pemberantasan Korupsi di Korsel dan khususnya sejarah KICAC (Korean Independent Commision Against Corruption). LALU diganti ACRC (Anti Corruption and Human Right Commision). ACRC adalah gabungan Banyak lembaga termasuk Ombudsman," balas Fahri Hamzah. 

Langkah pembubaran KPK katanya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan krisis ekonomi. Terlebih Indonesia yang kini disebut dunia tengah dilanda darurat korupsi.

Apabila Jokowi tidak segera mengambil tindakan dan mengubah keadaan, Fahri Hamzah menyebut Jokowi telah gagal memimpin Indonesia ke arah perubahan.

"Bapak presiden @jokowi tidak boleh terlalu lama membiarkan negara dalam keadaan 'darurat korupsi' seperti tuduhan selama ini. Karena kalau ia, maka artinya presiden gagal memberantas korupsi. Presiden akan ditagih rakyat. Maka sekarang ambillah keputusan yang radikal."

Halaman
12
Editor: Siemen Martin
Sumber: Tribunnews

Gadis di Sumbar Diperkosa Teman Pacar saat Kelelahan Mendaki Gunung hingga Akhirnya Tewas

Berita Populer