Kanal

Belum Punya Uang untuk Buat Sertifikat Tanah, BPHTB Bisa Utang Dulu dan Bayar Belakangan

sertifikat tanah - Net

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Target Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Prabumulih untuk merealisasikan capaian mensertifikatkan tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sepertinya akan sulit tercapai.

Penyebabnya, dari target pengukuran tanah sebanyak 6000 dan sertifikat sebanyak 5200 pada 2018, hingga saat ini baru terrealisasi sebanyak 50 persen.

Baca: Lama Dipendam,Lucinta Luna Bongkar Aib Kevin Hillers ke Instagram, Akui Kecewa Tak Diakui Pacar

Minimnya masyarakat mengurus hal itu disebabkan banyak warga merasa keberatan dengan mahalnya biaya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang akan dibayar untuk membuat sertifikat.

"Jadi dari targer 6000 untuk pengukuran dan 5200 untuk sertifikat, baru setengahnya terrealisasi. Mereka merasa keberatan harus membayar BPHTB yang tinggi menurut mereka," ungkap Kepala BPN kota Prabumulih, Jakun Edi ketika diwawancarai wartawan, Rabu (29/8/2018).

Padahal menurut Jakun Edi, pengurusan sertifikat bisa dilakukan meski masyarakat belum mampu membayar BPHTB dengan catatan untuk pembayaran pajak tersebut sistem hutang.

Kepala BPN kota Prabumulih, Jakun Edi Area lampiran ()

Baca: Anda Kena Pajak Progresif? Mungkin Mobil Belum Blokir Dokumen Dijual atau Hilang, Ini Syaratnya

"Jadi kalau masyarakat mau membuat sertifikat bisa diambil sertifikatnya dan BPHTB bisa hutang, namun catatanya jika kedepan tanah akan dijual atau balik nama maka BPHTB harus dilunasi dulu kalau tidak maka tidak akan bisa diproses untuk balik namanya," katanya.

Selain itu kata Kepala BPN, jika sertifikat pengurusan lahan telah diambil dan BPHTB hutang, maka surat asli harus diserahkan kepada pihaknya.

Baca: Profil Muhammad Hinayah Peraih Emas Panjat Tebing, Anak Buruh Bangunan Hobi Olahraga Sejak SD

"Surat asli harus diserahkan untuk menghindari adanya sertifikat ganda, dengan telah keluarnya sertifikat maka surat asli tidak berlaku lagi. Kendala saat ini banyak masyarakat kurang kesadaran dan tidak mau menyerahkan surat asli itu, padahal jika sudah disertifikatkan tidak ada gunanya lagi surat asli itu," lanjutnya seraya mengatakan karena alasan itu pengurusan sertifikat masih minim dilakukan masyarakat.

Lebih lanjut Jakun Edi menjelaskan, setiap data masyarakat yang telah mengambil sertifikat melalui program PTSL dan mengisi formulir terhutang pajak akan dilaporkan pihaknya ke Pemerintah kota Prabumulih.

"Itu kita laporkan karena berkenaan dengan pendapatan asli daerah pemerintah daerah berkaitan dengan BPHTB, itu akan selalu tercatat dan sertifikat yang menunggak BPHTB juga akan ada kode sehingga ketika balik nama akan ketahuan dan tidak bisa diproses kalau tidak dilunasi dulu," jelasnya.

Baca: Erick Tohir:Indonesia Layak Ikut Bidding Olimpiade 2032, Presiden Olimpiade Temui Jokowi 1 September

Jakun Edi menuturkan, upaya lain dilakukan pihaknya dalam peningkatan realisasi target program PTSL yakni dengan terus mensosialisasikan pentingnya sertifikat atas tanah dan bangunan.

"Kita himbau masyarakat jika sertifikat itu penting karena merupakan jaminan kepastian hukum atas tanah, memiliki nilai ekonomis bisa digadaikan, kalau tanah dijual lebih mahal serta dengan adanya sertifikat akan mengurangi sengketa atau konflik lahan di tengah masyarakat," tuturnya seraya mengatakan target PTSL berakhir September mendatang. (eds)

Penulis: Edison
Editor: M. Syah Beni

Hanyut di Laut sampai ke Jepang selama 49 Hari, Begini Cara Aldi Novel Adilang Bertahan Hidup

Berita Populer