Kanal

Sekda OKI Jawab Isu Mutasi Pejabat Pasca Pilkada, ASN Jangan Terbawa Isu Politis

Sekda OKI H Hudin SPd MSi - SRIPPKU.COM/MAT BODOK

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG-Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Husin SPd MM meminta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ogan Komering Ilir tetap fokus bekerja pasca Pilkada Serentak Juni lalu.

"Kita ini aparatur sipil negara, tentu sebagai birokrat harus bekerja sesuai tupoksinya, dan tidak terbawa isu politis," kata Sekretaris Daerah OKI di ruang kerjanya, Senin, (21/8).

Pasca Pilkada OKI 2018 santer isu mutasi dikalangan ASN Kabupaten OKI yang dikabarkan akan dilaksanakan pada September mendatang atau pasca pelantikan Gubernur Sumsel.

Baca: Sudah Diterapkan di Piala Dunia 2018, VAR Belum Digunakan Untuk Liga Champions, Ini Alasannya

Pasalnya, menurut kabar tersebut mutasi pejabat dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

"Kalaupun mutasi harus izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tapi sampai sekarang kita belum ada bicara ke arah sana (mutasi)," tegas Husin.

Husin menjelaskan Pemkab OKI selalu mematuhi mekanisme pengelolaan pemerintahan termasuk mutasi, rotasi maupun promosi ASN dilingkungan Pemkab OKI.

Baca: Parkir Sembarangan di Area Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Ratusan Motor Diderek

“Ada parameter dalam setiap kebijakan, termasuk dalam hal perombakan pejabat. Mengingat perombakan pejabat OPD akan berpengaruh terhadap kinerja birokrasi daerah. Terutama, secara langsung akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat” Ungkap Husin.

Aturan tata kelola ASN Dirinci Husin antara lain pada UU 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS); Mekanisme Pengisian dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) serta UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dimana Berdasarkan UU tersebut, 6 bulan jelang pilkada dan 6 bulan sesudah pilkada, setiap kepala daerah dilarang melakukan kebijakan strategis, termasuk mutasi dan promosi.

Baca: Whatsapp Bakal Hapus Data Permanen November, Segera Lakukan Langkah ini Selamatkan Data

“ASN jangan termakan isu, kalau tau aturan dan kinerja bagus, Ya tenang-tenang saja. Kita ini pelayan masyarakat,” ungkap Husin.

Meski demikian, Husin menegaskan, bahwa pencopotan dan pengangkatan pejabat adalah hak prerogatif Bupati.

Halaman
12
Editor: Wawan Perdana

Ini Sosok Lelaki yang Digerebek Bersama Angel Lelga, Ternyata Pemain Sinetron Raden Kian Santang

Berita Populer