Kanal

Partai Politik Antara Idealita dan Realita

Ilustrasi - google.com

Oleh: Erza Saladin

Penggiat Demokrasi

Erza Saladin (ISTIMEWA)

PERHELATAN akbar Pemilu Legislatif dan Presiden telah di depan mata. Setelah perhelatan Pilkada serentak kemarin, masing-masing Parpol mulai melakukan evaluasi secara besar-besaran terkait perolehan suara dan kursi yang telah dicapai. Hasil perolehan Pilkada serentak jelas menjadi tolak ukur bagi masing-masing Parpol dalam mengkalkulasi peluang mereka di Pilpres dan Pileg ke depan. Beberapa wilayah yang memiliki modal demografi yang sangat strategis seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, menjadi tolok ukur keberhasilan tiap peserta Pemilu. Siapa yang menguasai lini eksekutif di provinsi tersebut, diyakini akan memiliki keuntungan-keuntungan yang sangat signifikan pada 2019 nanti.

Di samping faktor-faktor di atas, Pemilu 2019 nanti sesungguhnya masih akan menyuguhkan variabel-variabel yang sulit untuk diprediksi secara pasti. Terutama jika kita menyoroti upaya hukum yang coba dilakukan oleh Perindo dan Jusuf Kalla dalam rangka uji materil terkait beberapa pasal mengenai masa jabatan eksekutif yang tertera di UUD 1945. Beberapa pengamat meyakini keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materil tersebut akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pemilu 2019 nanti.

Semua dinamika di atas pada akhirnya mulai memanaskan tensi politik tanah air. Beberapa politisi saling berbalas sindiran di media cetak dan elektronik. SBY misal, melancarkan psy war terhadap kubu Pemerintah, terutama pada Jubir Presiden, yakni Ali Mochtar Ngabalin. Di lain pihak, kubu koalisi Pemerintahan yang digalang oleh PDI Perjuangan, baru saja mendatangi Kantor Komnas HAM guna memberikan dukungan moril terhadap lembaga Ad-Hoc tersebut terkait insiden kemanusiaan pada 27 Juli 1998 yang lalu, yang diyakini oleh PDI Perjuangan bahwa SBY adalah salah satu aktor penting yang mengetahui insiden tersebut. Hal-hal semacam ini kian menambah bumbu ‘drama’ pada dinamika politik kita.

Dilema Partai Politik
Dalam konteks demokrasi, semakin banyak kandidat Presiden yang muncul ke Publik tentu adalah hal yang sangat baik. Di samping hal itu bisa dilihat sebagai bagian dari keterbukaan sistem demokrasi yang kita tengah jalani, hal ini juga akan sangat penting dalam konteks penguatan peran Parpol. Publik tentu akan mempertanyakan kinerja dari mesin kaderisasi Parpol jika pada akhirnya justru hanya ada dua kandidat yang muncul dalam kontestasi Presiden yang akan datang.

Namun problematika tersebut senyatanya merupakan konsekwensi dari kultur perpolitikan kita yang sangat bergantung pada Tokoh yang memiliki figuritas yang kuat, dibandingkan melihat kepada faktor kendaraan politiknya. Sejarah membuktikan bahwa beberapa Presiden kita justru bukanlah lahir, tumbuh, dan berkembang dari rahim Parpol. Nama seperti Bung Karno dan Pak Harto, adalah nama Presiden kita yang keterpilihan mereka di jagad politik tanah air bukan karena faktor Parpol.

Memang ada benang merah yang mentautkan antara Bung Karno dan Partai Nasional Indonesia (PNI), namun, jika dilihat dari perspektif sejarah, Bung Karno bukanlah pengurus inti dari Parpol tersebut sebelum, maupun sesudah naiknya Bung sebagai Presiden. Begitupun Pak Harto yang notabenenya adalah profesional Militer.

Jika kita melihat pada realitas terkini, terutama pada perhelatan Pilkada serentak kemarin, kita juga tidak bisa menafikan fakta bahwa terlalu banyak kandidat Gubernur, terutama pada daerah pemilihan yang menyita perhatian media massa, adalah kandidat yang bukan berasal dari rahim Partai. Nama-nama seperti Edy Rahmayadi (Sumatera Utara), Ridwan Kamil, Mayjen TNI Sudrajat, dan Deddy Mizwar (Jawa Barat), serta Sudirman Said (Jawa Tengah), adalah rentetan nama-nama beken yang mengikuti kontestasi Pilkada Serentak, dan semuanya bukanlah figur yang lahir dari rahim Parpol.

Catatan ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing Parpol untuk membenahi sistem kaderisasinya secara komprehensif. Sehingga, Parpol tidak melulu mengambil jalan pintas dengan selalu terjebak pada politik elektoral, dan mencalonkan figur-figur di luar habitus politiknya, sehingga kandidat yang muncul adalah kandidat yang semestinya memahami garis perjuangan Parpol, dan ketika mereka memimpin, maka kepemimpinan mereka menjadi sarana perealisasian gagasan dan narasi perjuangan partai tersebut.

Partai Politik Dulu dan Kini
Kita tentu rindu ketika dahulu, zaman dimana Parpol adalah mesin yang secara konstan memproduksi tokoh-tokoh politik yang mampu melahirkan polemik-polemik intelektual yang mendewasakan dan mengedukasi rakyat, bukan parpol yang hanya melahirkan tokoh-tokoh politik minim narasi dan ide bagi kebutuhan Bangsa ke depan, dan malah hanya melahirkan sejumlah kontroversi pribadi, sehingga rakyat pun tidak mendapatkan kebermanfaatan atas kehadiran dirinya.
Dulu partai semacam Masjumi, maupun PSI (Partai Sosialis Indonesia), adalah jenis Parpol yang tidak pernah kekurangan tokoh politiknya semacam M. Natsir ataupun Sjafruddin Prawiranegara (Masjumi), dan Sutan Sjahrir ataupun Soemitro Djojohadikoesoemo (PSI), yang tidak diragukan lagi kapasitas keintelektualan mereka dan juga kapasitas kenegarawanannya. Mereka adalah jenis politisi yang mengedepankan ide dan narasi, dibanding publisitas dan kontroversi. Mereka hanya fokus pada problematika Bangsa, bukan pada problematika personal dan urusan rupiah semata.

Hari ini kita memang defisit politisi intelektual serta defisit partai politik yang memiliki mesin kaderisasi yang mampu mencetak kader-kader yang paham akar permasalahan bangsa ini. Jebakan demokrasi liberal dan politik uang, serta semakin menyimpangnya Parpol dari idealitas-idealitas yang mereka sendiri rumuskan, semakin memperparah keadaan. Kebutuhan akan sumber referensi intelektual guna menyembuhkan negeri yang tengah sakit parah, tergantikan oleh kebutuhan akan sumber logistik guna bertahan dari satu Pemilu ke Pemilu yang akan datang.

Persoalan politik hari ini bukan lagi persoalan tentang ‘Bagaimana menjadikan institusi negara sebagai sarana yang mampu memproduksi keadilan sosial, kesejahteraan, dan persatuan nasional’, namun persoalan politik hari ini telah bergeser menjadi sekedar ‘Bagaimana dapat bertahan hidup dengan cara melewati ambang batas Parlemen’, dan ‘Bagaimana menjadikan institusi negara sebagai wadah kepentingan segelintir elit politik’ guna mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara apapun.

Jangan sampai realitas-realitas ini pada akhirnya membuat rakyat menempuh jalannya sendiri; menggunakan amarahnya dengan cara-cara yang destruktif, dan semakin menghambat lajunya transisi reformasi yang tengah kita jalani selama 20 tahunan ini. Kita tentu tidak menginginkan semua itu terjadi. Yang kita inginkan adalah perbaikan pada masing-masing parpol, sebagai bagian dari pilar-pilar utama demokrasi. Sehingga, parpol justru menjadi faktor yang semakin memperkuat rakyat dan membantu negara dalam merumuskan solusinya. Kita semua masih meyakini itu. Sampai kapanpun. [*]

Editor: Lisma

Beredar Foto-foto Awal Penemuan Jasad Korban Pembunuhan Sekeluarga di Bekasi, 2 Anak di Kamar

Berita Populer