Penerimaan CPNS Muara Enim Tahun 2019, Diusulkan 1.800 Orang, Ini Penjelasan BKPSDM 

TRIBUNSUMSEL.COM,MUARAENIM-Pemkab Muaraenim akhir tahun ini akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hal ini diungkapkan oleh Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Muaraenim, Harson Sunardi saat dikonfirmasi, Jumat (21/6/2019).

"Untuk penerimaan CPNS Insyaallah ada, kemungkinan akan kita lakukan pada akhir tahun nanti,"jelasnya.

Ia juga mengatakan terkait hal tersebut pihaknya telah mengusulkan penerimaan CPNS ke Kemenpan RI sebanyak 1.800 orang.

"Itu usulan kita, menginggat kita masih banyak kekurangan pegawai, terutama yang pensiun dalam dua tahun terakhir ini hampir mencapai 400 pegawai,"

"Tapi harapan kita minimal dapat 50 persen dari jumlah yang kita usulkan,"katanya.

• Kabiro Humas BKN: Beberapa Bulan Mendatang Akan Dilakukan Rekrutmen Ribuan CPNS

Ia juga mengatakan adapun formasi yang telah diusulkan oleh pihaknya diantaranya untuk formasi Tenaga Pendidik,Tenaga Kesehatan dan Tenaga teknis.

"Namun yang paling banyak itu adalah formasi Tenaga Pendidik (guru.red),karena kita masih banyak kekurangan tenaga pendidik,"katanya.

Ditambahkannya direncanakan dalam seleksi CPNS nantinya tetap akan dilakukan melalui sistem CAT.

"Untuk detailnya nanti kita masih menunggu petunjuk dari kemenpan,"pungkasnya.

• Dinas PUPR Kota Palembang Mulai Perbaiki Jalan di Kota Palembang

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan saat berkunjung ke redaksi Sripo dan Tribun Sumsel di Graha Tribun Sumsel beberapa hari lalu mengungkapkan, akan ada perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) beberapa bulan lagi.

"Kira-kira berapa bulan mendatang, akan dilakukan perekrutan ribuan CPNS yang tersebar di beberapa wilayah. Ada sekitar 254 ribu ASN (Aparatur Sipil Negara). Tapi itu masih dalam tahap rencana bersama Menpan, kalau gak Oktober ya November," katanya.

Ridwa pun berharap seluruh ASN dapat menyesuaikan diri.

• Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Tahun 2019, BKPSDM Empat Lawang Usulkan 500 ASN

"Mengingat ASN berdasarkan Undang-undang itu harus mendelegasikan kewajiban Negara, jadi harus bisa menepatkan diri," terangnya.