Tak Dapat Kursi DPRD Palembang, PBB dan Hanura Minta Bawaslu Investigasi KPU

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Dua partai lama peserta pemilu 2019, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan partai Hanura, tidak mendapatkan kursi DPRD kota Palembang periode 2019-2024.

Padahal pada periode 2014-2019 lalu, PBB berhasil menempatkan 2 kader terbaiknya dan Hanura 3 kursi di DPRD Palembang.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB kota Palembang, Chandra Darmawan, mendesak Bawaslu Palembang menginvestigasi kesalahan administrasi secara alami yang dilakukan KPPS, PPK sampai KPU.

"Persaingan kursi ini lebih berat. PBB dari dua kursi sekarang tidak dapat. Tapi, kami melihat, banyaknya kesalahan di tingkat penyelenggara atau di tingkat KPPS, karena dilakukan 24 jam non stop."

"Akibatnya tingkat KPPS yang kelelahan, kami PBB merasa dirugikan. Karena berpengaruh terhadap perolehan suara kami," katanya, Selasa (14/5/2019).

• Kapolsek IB II Ajak Warga Jaga Kedamaian Palembang dan Tidak Mudah Terprovokasi Hoax

Diungkapkan ketua Fraksi Hanura Amanat Bulan Bintang (Habb) DPRD Palembang ini, antara suara partai dengan jumlah pengguna hak pilih dengan suara total caleg dan partai sebagai suara sah tidak ada kecocokan.

"Jadi ketika dilakukan rekap ditingkat PPK, hanya membuka C1 Plano atau C1 hologram tanpa membuka kotak suara.

"Harusnya sesuai UU nomor 7 Tahun 2017, penghitungan ulang itu dapat dilakukan bila terjadi selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara sah yang dihasilkan dari C1 dan dilakukan di tingkat PPK," ujarnya.

Diterangkannya, temuan itu wajib ditindaklanjuti. Karena hal itu merupakan corong untuk Pemilu selanjutnya.

"Ini merupakan awal dari pesta demokrasi secara serentak. Saya minta Bawaslu menindaklanjutinya," ucapnya.

• 2 Anggota DPRD dari PDIP Baku Hantam Sebelum Paripurna, Perkara Balas Komentar Grup di Whatsaap

Sementara itu, Ketua Bappilu DPC Hanura Palembang, Hidayat Comsu mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan penyelenggara pemilu.

Karena banyak kekacauan terjadi dalam proses pemilu presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kota.

"Kami dari 3 kursi di DPRD Palembang sekarang nihil. Penyelenggara tidak profesional. Kami minta pemerintah disikapi serius. Kami minta KPU RI bisa menonaktifkan 5 komisioner KPU Palembang," pungkasnya.