Nasrun Umar Instruksikan OPD Percepat Tender Proyek untuk Pembangunan Infrastruktur Sumsel

Sekda memberikan catatan sejumlah agenda yang mesti dipercepat untuk segera dilakukan oleh kalangan OPD di lingkungan Pemprov. Sumsel

Nasrun Umar Instruksikan OPD Percepat Tender Proyek untuk Pembangunan Infrastruktur Sumsel
Humas Pemprov Sumsel
Sekda Sumsel Nasrun Umar pimpin dalam rapat terbatas yang digelar di ruang rapat Bina Praja, Palembang, Kamis (4/4/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Sekretaris Derah (Sekda) Sumsel Nasrun Umar mengingatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat memahami dan menjabarkan visi dan misi Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya.

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat terbatas yang digelar di ruang rapat Bina Praja, Palembang, Kamis (4/4/2019).

"Sebagai ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, wajib bagi kita loyal dan bekerja dengan sunguh-sungguh."

"Membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mencapai target pembangunan sesuai dengan visi dan misi beliau. Terutama dalam hal percepatan pembangunan bidang infrastruktur yang belum merata di Sumatera Selatan," tegas Nasrun Umar.

Sebagai Sekda lanjut Nasrun Umar, ia diberikan tanggung jawab besar untuk memandu jalannya program kerja kepala daerah dengan melibatkan OPD terkait.

Dana Pembangunan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Prabumulih Rp 150 Miliar, Dibuka 3 Program

Aswari Rivai dan Muddai Madang Diperiksa Terkait aset yang Hilang dari PT BPI Lahat

Khususnya percepatan merealisasikan Misi dan Misi serta janji Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat Sumsel.

"Kita adalah tim kerja, harus sinergi dan kompak dalam mempercepat pembangunan ini.'

"Dengan tetap melakukan koordinasi secara berjenjang biar tidak salah dalam menetukan arah kebijakan. Jika ada masalah segera dilakukan upaya penyelesaian secepatnya," imbuhnya.

Dalam rapat kali ini, Sekda memberikan catatan sejumlah agenda yang mesti dipercepat untuk segera dilakukan oleh kalangan OPD di lingkungan Pemprov. Sumsel.

Diantaranya seluruh OPD segera mempercepat proses lelang, pekerjaan/ pengadaan barang dan jasa.

Kemudian BPKAD diminta segera menyiapkan dan menyampaikan data aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak secarah terperinci kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya Dinas Pendidikan diminta segera melakukan kajian dan mengusulkan penetapan kategorinya sekolah berbayar, sekolah berasrama gratis dan sekolah gratis di Sumatera Selatan.

Serta kalangan OPD diminta segera menyampaikan data ASN yang berhak mendapat tunjangan tambahan berupa beras. (rel)

Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved