Program Pemberantasan Korupsi di Sumsel Masih di bawah Nasional, Hasil Evaluasi KPK

KPK RI menyampaikan hasil evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 di Auditorium Graha Bina Praja

Program Pemberantasan Korupsi di Sumsel Masih di bawah Nasional, Hasil Evaluasi KPK
LINDA/TRIBUNSUMSEL.COM
Kasatgas Korsupgah KPK, Aida Ratna saat menyampaikan hasil Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 dan Sosialisasi Program Tahun 2019 di Auditorium Graha Bina Praja, Selasa (19/3/2019). 

Kasatgas Korsupgah KPK, Aida Ratna saat menyampaikan hasil Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 dan Sosialisasi Program Tahun 2019 di Auditorium Graha Bina Praja, Selasa (19/3/2019).

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyampaikan hasil evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 di Auditorium Graha Bina Praja, Selasa (19/3/2019).

Menurut data yang disampaikan oleh Kasatgas Korsupgah KPK, Aida Ratna bahwa Provinsi Sumatera Selatan nilai pencapaian dari hasil evaluasinya masih di bawah nasional.

"Untuk nasional 58 persen dan Provinsi Sumsel 56 persen. Sedangkan targetnya harusnya 77 persen," ujar Aida saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 dan Sosialisasi Program Tahun 2019.

Lebih lanjut ia menjelaskan ada delapan program yang dinilai yaitu
perencanana dan penganggran APBD yang terintegrasi, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi dan dana desa.

Sementara itu rincian nilai dari evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 untuk 17 Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumsel yaitu Musi Rawas 77 persen, Musi Banyuasin 74 persen, Muara Enim 70 persen, Prabumulih 69 persen, OKI 69 persen, Banyuasian 64 persen, Palembang 64 persen, Sumsel 63 persen, Lubuk Linggau 62 persen, Pagaralam 59 persen, OI 53 persen,
Pali 50 persen, Oku Selatan 49 persen, Empat Lawang 47 persen,
Lahat 41 persen, Musi Rawas Utara 34 persen, OKU Timur 30 persen dan OKU 27 persen.

"Kami akan melakukan lebih insentif di tahun 2019. Pertama kita tetap melanjutkan delapan program di 2018. Di 2019 kami akan datangani seluruh Kabupaten/Kota dan provinsi untuk menyampaikan laporan pencapaiannya," katanya.

Menurut Aida, jadi tidak hanya sebatas mengisi saja. KPK dapat membantu menjembatani jika ada masalah-masalah yang ada di lapangan.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved