KPU Lubuklinggau Berencana Ajak Camat Bujuk Warganya Supaya Mau Jadi Anggota KPPS

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU-Sepekan lalu banyak warga enggan menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum (Pileg dan Pilpres) 17 April 2019 mendatang.

Keengganan warga menjadi penyelenggara disebabkan honor yang diterima petugas tidak sebanding dengan beratnya tugas yang diemban.

Ditambah mereka menganggap karena tugas menjadi KPPS saat Pilpres dan Pileg jauh lebih berat ketimbang Pilkada Bupati maupun Gubernur.

• Wacana Pembentukan Kabupaten Besemah Kembali Mencuat, Ini Reaksi Walikota Pagaralam

• Juri LIDA 2019 Soimah Beri Pesan Khusus, Pasca Lamaran Nassar Kembali Ditolak Zaskia Gotik

Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Lubuklinggau, Andre Afandi membenarkan awalnya banyak masyarakat yang enggan menjadi anggota KPPS.

"Tapi sejak dibuka awal Maret lalu. Berdasarkan pantauan kita di lapangan ke beberapa kecamatan pendaftar KPPS hampir 90 persen terpenuhi," ungkap Andre pada Tribunsumsel.com, Selasa (19/3/2019).

Hanya saja, masalah kepastian apakah KPPS Lubuklinggau bisa terpenuhi 100 persen baru akan diketahui Rabu (20/3) besok, setelah menerima laporan resmi dari masing-masing kecamatan.

• Ratu Dewa Resmikan Musholla Al-Hijrah BKPSDM Palembang Hari Ini

• Terkuak, Ini Ciri-Ciri Rumah Makan yang Gunakan Jin Penglaris, Pria Indigo ini Membongkarnya

"Jumlah KPPS Lubuklinggau seluruhnya apabila terpenuhi 100 persen sebanyak 4.256 orang," papar Andre.

Andre mengakui kendala rekruitmen KPPS terkendala masalah insentif yang dianggap masyarakat tidak sebanding dengan tugas di lapangan yang begitu berat.

"Insentifnya Rp 550 ribu sama dengan Pilkada lalu. Sebagian orang memang mengganggap itu kecil, ditambah tugasnya cukup berat, karena harus menghitung lima kotak suara," ujarnya.

• Berjuang di Liga Champions dan Liga Inggris: Liverpool Mulai Kelelahan Karena Jarang Rotasi Pemain

• Pengakuan Perampok dan Pencabul Bidan YL: Saya tahu Suaminya Jarang Pulang

Ia menuturkan, bila tidak terpenuhi sampai batas akhir Maret mendatang pihaknya akan koordinasi dengan camat masing-masing daerah agar membujuk warganya bersedia menjadi KPPS.

"Bila masih tidak terpenuhi kita akan melihat kembali aturan PKPU yang mengharuskan KPPS harus tamatan SMA. Kita berupaya apakah ada celah untuk tamatan SMP, sebab sejauh ini banyak juga pendaftar KPPS tamatan SMP yang sudah berpengalaman," terangnya.

Bahkan, bila masih tak terpenuhi, pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah universitas yang ada di Kota Lubuklinggau untuk mengirimkan putra putri terbaiknya menjadi KPPS.