Herman Deru Sebut Nilai Program Pemberantasan Korupsi Sumsel Lebih Tinggi dari Rata-rata Nasional

Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan penjelasan saat menjadi narasumber talkshow di Stasiun TVRI tentang Efektivitas Program Pencegahan Korupsi

Herman Deru Sebut Nilai Program Pemberantasan Korupsi Sumsel Lebih Tinggi dari Rata-rata Nasional
Humas Pemprov Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan penjelasan saat menjadi narasumber dalam talkshow di Stasiun TVRI tentang Efektivitas Program Pencegahan Korupsi di Daerah dengan Materi Capaian Hasil Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Sumsel, Selasa (19/3/2019) sore. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan rinci gambaran program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dikolaborasikan dalam beberapa-tahapan-tahapan kegiatan.

Antara lain, pengamatan dan pemetaan permasalahan-permasalahan yang dapat berpotensi adanya/timbulnya kelemahan-kelemahan tata kelola pemerintahan yang dapat mengakibatkan perilaku-perilaku tindak pidana korupsi.

Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan penjelasan itu saat menjadi narasumber dalam talkshow di Stasiun TVRI tentang Efektivitas Program Pencegahan Korupsi di Daerah dengan Materi Capaian Hasil Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Sumsel, Selasa (19/3/2019) sore.

KUR Perikanan Minim Peminat, Bupati OKU Timur Beberkan Penyebabnya

Ezra Walian, Marinus Wanewar, atau Dimas Drajat yang Dicoret dari Timnas U-23 Indonesia ?

Selain Gubernur, Koordinator Wilayah II Sumatera KPK, Abdul Harris juga turut diundang menjadi narasumber lainnya.

"Untuk itu, agar upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjalan lebih efektif efisien dan akuntabel, maka dilakukan aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi berupa "Penetapan Rencana Aksi" (Renaksi)," kata Deru.

Hal tersebut tertuang sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 399/ITDAPROV/2018 tentang Penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi.

Terlebih pula, dikatakannya pada tanggal 4 April 2018 ditandatangani Komitmen Bersama "Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi" seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Selatan.

Sekda Nasrun Umar Hadiri Undangan Sekjen Kemendagri Bimtek Kerjasama ASEAN

Ketentuan Mendirikan TPS Pemilu 2019, KPU Larang TPS di Bawah Rumah Warga

"Dalam inisiasi program Korsupgah, menurut saya capaian yang sudah berhasil dilakukan adalah berdasarkan pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan yang telah diverifikasi oleh KPK per tanggal 11 Januari 2019,"

"Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rata rata mendapatkan nilai 63 % atau 5 % lebih tinggi dari nilai rata - rata nasional yaitu sebesar 58 %," tambahnya.

Melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP), pencapaian persentase tertinggi pertama aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 terletak pada sektor "Manajemen Aset Daerah ' , yaitu sebesar 77 % yang berasal dari capaian progres area intervensi pada 3 (tiga) aspek," pungkasnya

Untuk diketahui, Implementasi Renaksi oleh Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kelompok kerja (Pokja), di antaranya, Pokja Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Pokja Pengadaan barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Pokja Manajemen Sumber Daya Manusia, Pokja Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Pokja Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pokja Pembenahan Aset Daerah, Pokja Partisipasi Publik
dan pokja pendidikan dan pokja lainnya. (rel)

Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved