Febrita Lustia Herman Deru Ingin Agar Pemerintah Data dan Bantu Penderita ODHA

Menurut data dari Kementrian Kesehatan RI, bahwa di Sumatera Selatan ada 3.254 warga Sumsel yang termasuk orang dengan HIV-AIDS (ODHA).

Febrita Lustia Herman Deru Ingin Agar Pemerintah Data dan Bantu Penderita ODHA
Humas Pemprov Sumsel
Ketua TP PKK Hj Febrita Lustia Herman Deru. 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Menurut data dari Kementrian Kesehatan RI, bahwa di Sumatera Selatan ada 3.254 warga Sumsel yang termasuk orang dengan HIV-AIDS (ODHA).

Menangapi hal tersebut Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, Febrita Lustia Herman Deru mengatakan, bahwa Ia terkejut dengan jumlah pendertia sebanyak itu.

"Jujur saja saya terkejut dengan jumlah penderita sebanyak itu dan saya perihatin, sebab saya yakin sebagian adalah korban yg tidak tahu akan resiko atau bahkan tertular dari pasangan resminya," ujarnya saat di Konfirmasi, Sabtu (16/3/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan, bahkan mungkin ada juga anak-anak yang terkena ODHA. Untuk itu ia akan menyarankan pada pemerintah untuk menginventarisasi dimana saja penderita itu berada.

"Jika tahu dimana saja mereka berada maka yang masih mungkin dirawat dan diobati untuk segera ditangani. Lalu berikutnya berupaya untuk tidak berkembangnya jumlah penderita penyakit tersebut," katanya secara singkat.

Sementara itu sebelumnya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga merasa kaget saat baca koran ada 3.254 warga Sumsel yang termasuk orang dengan HIV-AIDS (ODHA).

"Saya baca koran hari ini (15/3) kaget. Saya akan perintahkan Dinas Kesehatan untuk meminimalisir atau membuat pagar. Lalu juga melibatkan dinas sosial dan Kementrian Agama, karena ini juga harus melalui keagamaan untuk memagar ini agar tidak berkembang," ujarnya saat di wawancarai Tribun Sumsel.

Menurutnya bila perlu Dinas Kesehatan berangkat ke London, karena di Inggris sudah ditemukan obat untuk HIV-AIDS ini. "Mahal-mahal lah asal bisa sembuh," katanya.

Sedangkan terkait adanya ODHA yang membaur dengan masyarakat umum menurut HD, bahwa hal tersebut akan diskusikan dengan berbagai pihak. Karena terkait aturan-aturan yang lebih tinggi misal kalau ada undang-undang atau Permen atau PP akan dijalankan.

"Karena mereka juga makhluk hidup yang tak bisa kita batasi. Sedangkan terkait untuk tempat penampungannya mungkin bisa pakai x rumah sakit kusta," katanya.

Menurutnya, bukan berarti diisolasi tapi yang jaga ini bukan sekedar mau mengobatinya tapi sikologinya juga harus dijaga, karena banyak yang jadi korban. Misal suaminya yang kena nanti istrinya juga yang kena.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved