Berita Prabumulih

Buntut Aksi Guru Mengadu ke DPRD, Walikota Prabumulih Ridho Yahya Hapuskan TKD Kepala Sekolah

Walikota Prabumulih mengungkapkan, para guru selaku aparatur sipil negara (ASN) seharusnya mengadukan nasib dan persoalan yang terjadi ke pimpinan

Buntut Aksi Guru Mengadu ke DPRD, Walikota Prabumulih Ridho Yahya Hapuskan TKD Kepala Sekolah
Tribun Sumsel/ Edison
Walikota Prabumulih Ridho Yahya 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Kedatangan puluhan guru tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) ke DPRD Prabumulih guna menanyakan tunjangan kinerja daerah (TKD), sangat disesalkan Walikota Prabumulih Ridho Yahya.

Orang nomor satu di kota Prabumulih itu mengungkapkan, para guru selaku aparatur sipil negara (ASN) seharusnya mengadukan nasib dan persoalan yang terjadi ke pimpinan langsung.

Bisa mengadu kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) atau langsung ke dirinya selaku Walikota.

RPJMD Belum Tuntas, Anggota DPRD Sumsel, Gubernur dan Wakil Gubernur Terancam Tidak Gajian

Langgar Batas Waktu, Kapolres OKU TImur Bubarkan Hiburan Orgen Tunggal dan Sita Peralatannya

"Rumah saya terbuka dari pagi, kantor juga demikian. Mereka mengadu bukan ke DPR, DP3 (Daftar Penilaian Kinerja Pegawai) mereka kita nanti yang tanda tangani. DPR itu kalau masyarakat umum, mereka kan pegawai," ungkap Ridho ketika diwawancarai, Selasa (12/3/2019).

Kekecewaan suami Suryanti Ngesti Rahayu itu kian memuncak. Ia memertanyakan mengapa para guru justru melapor ke dewan sebelum melapor ke pihaknya selaku atasan.

"Ngapo dak ngadap ke kita? Pacak kita jelaskan masalahnya, atasan dia (para guru-red) kan kita, DP3 kita, pemindahan kita, nak naik jabatan jugo kita, kenapa ke DPR," katanya menyesalkan hal itu.

Jadi Duda Muzdalifah dan Ditolak Zaskia Gotik, Ini Deretan Wanita yang Pernah Dekat dengan Nassar

Sule Nyaris Mendapat Pelukan dari Irish Bella Calon Istri Ammar Zoni, Gagal Gara-gara Hal Ini

Ditanya jika masalah yang dilaporkan para guru ke dewan terkait adanya kesenjangan dalam pemberian TKD, Ridho menegaskan mulai saat ini pihaknya membatalkan pemberian TKD terhadap kepala sekolah.

"Sekarang kita batalkan kepala sekolah, sudahlah," tegas Ridho.

Ridho menambahkan, pemberian TKD terhadap Pekerja Harian Lepas (PHL) sebenarnya adalah sebagai salah satu upaya pemberian pengganti uang makan.

"Kata BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) jika PHL tidak boleh ada uang makan makanya kita berikan tunjangan masuk ke gaji mereka," tambahnya.

Untuk para kepala sekolah sendiri diberikan tunjangan karena jabatan tersebut memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang cukup besar.

Sosok Bunga Aprillia Caleg Termuda DPRD Palembang, Masih Kuliah Tiga Hari Lagi Genap Usia 22 Tahun

Sebelum Eksis di LIDA, Intip Adegan Inul Daratista di Sinteron Si Ratu Ngebor, Sangat Menghayati

"Jabatan kata-kata kepala itu yang kita berikan insentif sebenarnya, tanggungjawab sebagai kepala sekolah itu besar," bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan guru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Prabumulih, mendatangi gedung DPRD Prabumulih untuk menyampaikan aspirasi, Senin (11/3/2019).

Kedatangan puluhan guru tersebut guna mempertanyakan masalah tunjangan kinerja daerah (TKD) yang terdapat kesenjangan atau tidak merata dimana ada yang dapat dan ada yang tidak.

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved