Pemilu 2019

DPRD Sumsel Minta Bawaslu Tindak Tegas ASN Tidak Netral di Pemilu 2019

Anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan (Dapil) Palembang 1, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bekerja profesional

DPRD Sumsel Minta Bawaslu Tindak Tegas ASN Tidak Netral di Pemilu 2019
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
Anggota DPRD Sumsel reses tahap 1, tahun 2019 ke Penyelanggara Pemilu KPU dan Bawaslu Kota Palembang, Kamis (8/3/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan (Dapil) Palembang 1, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bekerja profesional dan adil dalam proses pemilu serentak 2019 di kota Palembang.

Hal ini diungkapkan perwakilan Anggota DPRD Sumsel Mgs Saiful Fadli, disela- sela reses tahap 1, tahun 2019, Kamis (8/3/2019).

Menurutnya, jumlah pemilih di Kota Palembang untuk pemilu 17 April 2019 berjumlah 1,126.077 jiwa dengan jumlah TPS 4.805.

Petugas per TPS sejumlah 61 orang terdiri dari saksi 52 orang ( 16 Partai, 33 DPD, 2 presiden), 7 petugas KPPS dan 2 Linmas jadi 1 unit tenda per TPS, di isi 61 orang

"Laporan yang kita terima, ada beberapa daerah yang rawan, seperti daerah Perairan (kelurahan pulokerto Gandus), Kemas Rindo juga yang tidak bisa ditempuh dengan mobil daerah Bukit Baru, Kertapati dan Karya Jaya," kata Saiful.

Politisi PKS ini mengungkapkan, pihaknya meminta penyelengara pemilu baik KPU maupun Bawaslu Palembang, agar bisa profesional dan menjaga lembaganya agar Independen, dan tidak masuk ke politik praktis terutama Bawaslu.

Hanya 1 AC Berfungsi, 6 Peserta Pengangkatan CPNS Muratara Pingsan, Ibu Hamil Sampai Lemas

Jokowi Resmikan Tol Terpanjang di Indonesia di Lampung dan Terminal Bandara Radin Inten II

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara," ujarnya.

Dimana, sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.

"Maka, hendaknya Bawaslu bisa melakukan tugasnya dengan profesional mungkin," bebernya.

Dengan amanat undng- undang tersebut, pihaknya juga mendesak Bawaslu untuk merespon laporan masyarakat, akan keterlibatan ASN yang diduga diarahkan ke salah satu calon, dengan mengerahkan pejabat pemerintahan baik tingkat kecamatan, sampai kelurahan.

Warga Beri Info ke Polisi, Ada Pengendara Kawasaki Ninja Beli Narkoba di Muaraenim

Walikota Ridho Yahya Bakal Tunjuk Asymuni Jadi Plt Sekda Pemkot Prabumulih

Hal ini bertentangan dengan yang diatur, dalam aturan tentang netralitas ASN dimana nantinya, ASN yang tidak menaati hal itu dikenakan sanksi.

"Keberpihakan ASN, dapat dikenai sanksi berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur soal sanksi," tandasnya.

Ditambahkan sekretaris fraksi PKS di DPRD Sumsel ini, pihaknya sebagai lembaga legislatif meminta KPU dan Bawaslu Palembang, agar lebih banyak melakukan sosialisasi pencoblosan kepada masyarakat, untuk menghindari terjadinya suara yang tidak sah.

"Selain itu adanya sosialisi pemilu, hal itu bisa mengurangi terjadinya golput (golongan putih)," pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved