Mic Bermasalah Bikin Sidang Kode Etik Ketua KPU Palembang Eftiyani Diskor

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang, Eftiyani, Senin (4/3/2

Mic Bermasalah Bikin Sidang Kode Etik Ketua KPU Palembang Eftiyani Diskor
ARIEF BASUKI ROHEKAN/TRIBUNSUMSEL.COM
Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang, Eftiyani, Senin (4/3/2 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang, Eftiyani, Senin (4/3/2019) di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Jakabaring sempat diskor.

Ketua majelis Prof Muhammad, men-skor sidang tersebut karena ada permasalah teknis, di alat pengeras suara di sidang yaitu mic.

"Sidang saya skor," kata Muhammad.

Sidang pemeriksaan, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terhadap Eftiyani tersebut, merujuk pada perkara nomor 29-PKE-DKPP/II/2019, dengan pengadu Rikky Yudistira.

Teradu (Eftiyani), diduga telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena pernah menjadi tim saksi salah satu Pasangan Calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Provinsi Sumsel 2018.

Selain Prof Muhammad, terdapat juga Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumsel, yakni Febrian (unsur Masyarakat), Junaidi (unsur Bawaslu) dan Amrah Muslimin (unsur KPU)

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yaitu lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” cap Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno.

Dijelaskannya, sidang tersebut dilaksanakan terbuka dan akan dilakukan secara transparan.

“Sidang Kode Etik DKPP bersifat terbuka artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp," tutup Bernad.

Anggota Bawaslu Sumsel sekaligus tim pemeriksa Junaidi membenarkan, akan adanya sidang kode etik DKPP tersebut, terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

"Ketua KPU Palembang dipanggil, kapasitasnya sebagai saksi dalam rekapitulasi perhitungan suara pada Pilgub 2018 lalu, pengadu mempertanyakan kenapa pada saat itu jadi saksi paslon, juga mendaftar sebagai anggota KPU Palembang, apakah berpartai atau tidak. Maka hal ini kami majelis akan mendalaminya," jelas Junaidi.

Junaidi menjelaskan, ia dan komisioner Bawaslu Sumsel lainnya menghimbau kepada penyelenggara pemilu, untuk melakukan pekerjaannya sesuai aturan yang ada, dan jangan sampai melenceng dari peraturan.

"Bagi penyelenggara pemilu diminta dengan sungguh- sungguh, menjaga etika dan moral. Dalam etika, jangan pernah terpikir atau melenceng maupun berniat sekalipun melanggat hukum. Kemudian moral yang merupakan basic dalam hidup, dan jadikan moral sebagai panduan dalam hidup untuk kerja secara maskismal," tandasnya.

Selain dihadiri Eftiyani, 4 komisioner KPU Kota Palembang pun hadir dalam sidang, termasuk sekretaris KPU Sumsel Sumarwan.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved