Banyak Calon DPD Pasang Alat Peraga Kampanye Jumbo Berbayar di Palembang, Hari Ini Semua Ditertibkan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Palembang, bersama jajaran Sat Pol PP dan PU PR kota Palembang, Senin (4/3/2019) menertibkan Alat Peraga Kampanye

Banyak Calon DPD Pasang Alat Peraga Kampanye Jumbo Berbayar di Palembang, Hari Ini Semua Ditertibkan
ARIEF BASUKI ROHEKAN/TRIBUNSUMSEL.COM
Penertiban alat peraga kampanye di Kota Palembang, Senin (4/3). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Palembang, bersama jajaran Sat Pol PP dan PU PR kota Palembang, Senin (4/3/2019) menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) berestrebusi atau berbayar, yang dipasang disejumlah titik di wilayah kota Palembang.

Menurut ketua Bawaslu Palembang, M Taufik, penertiban APK beretrebusi yang melanggar ini, sesuai Surat Edaran (SE) Bawaslu RI no 190 dan berdasarkan instruksi Bawaslu Sumsel, untuk melakukan penertiban APK berestrebusi pada 6 Februari.

"Bawaslu Sumsel, menginstruksikan Bawaslu kabupaten/kota di Sumsel, untuk menertibkan APK berestrebusi brillboard dan rekalame, yang tidak sesuai peruntukannnya, termasuk melanggar Perda dan Perwali yang ada," kata Taufik, Senin (4/3/2019).

Diterangkan Taufik, dari data inventaris yang dilakukan pihaknya, terdapat 91 titik APK berbayar yang melanggar (billboard dan reklame), yang didominasi calon DPD RI dan akan dilakukan secara bertahap oleh Sat Pol PP dan PU PR dari rekomendasi Bawaslu Palembang.

"Untuk lokasi tersebar di wilayah Palembang dan merata disetiap Kecamatan. Dimana mayoritas APK calon DPD RI yang paling banyak (Nandriani dan Jaylika). Pernertiban nanti dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin melakukan penertiban hanya dalam 1 hari," jelasnya, seraya melibatkan sekitar 100an petugas terdiri Bawaslu, Pol PP dan PU PR.

Ditambahkan Taufik, penertiban ini sebagai tindaklanjut, dari pelanggaran yang ada, dan pihaknya sudah memberitahukan ke yang bersangkutan dan himbauan langsung ke calon untuk menurunkannya secara sukarela sebelum diturunkan paksa.

"Semua proses sudah kita lakukan, termasuk emberikan tanda striker (melanggar) dan merekom ke pemkot melalui kesbangpol dan sat pol. Target lebih kurang 10 hari kedepan, karena keterbatasan personil dan alat," pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved